Gelar Ganda Banyak Diminati

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski perizinannya masih kontroversi, program sarjana bergelar ganda di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta banyak diminati. Bahkan untuk membantu mahasiswa, sejumlah perguruan tinggi membantu mencarikan pinjaman lunak.

Muslich Hartadi Sutanto, Kepala Bagian Kerja Sama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/6), mengatakan, penyelenggaraan program sarjana gelar ganda (double degree) yang sudah dibuka sekitar empat tahun di kampus ini cukup diminati masyarakat yang ingin kuliah di luar negeri. Program ini dapat menghemat biaya kuliah, tetapi mahasiswa mendapat dua ijazah sarjana dari kampus di dalam negeri dan kampus mitra di luar negeri.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Urusan Internasional UMS M Wahyuddin mengatakan, dari perhitungan kuliah di salah satu kampus mitra di Inggris, misalnya selama empat tahun butuh biaya senilai Rp 1 miliar, dengan program double degree, biaya kuliah untuk mendapatkan sarjana dari luar negeri bisa dihemat menjadi Rp 400 juta.

”Daya tarik lain yang juga diincar mahasiswa, mereka yang ikut double degree bisa bekerja di luar negeri. Mereka yang punya ijazah luar negeri, peluang kerja di negara lain cukup terbuka,” kata Muslich.

Kampus UMS membuka program double degree untuk tiga program studi S-1 yang bekerja sama dengan kampus di Inggris dan Australia. Program S-1 double degree dijalankan tiga tahun di Indonesia dan satu tahun di luar negeri.

Ketut Buda Artana dari Kantor Internasional Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, mengatakan, animo mahasiswa ITS untuk bisa kuliah di luar negeri mendorong ITS untuk menjadi penghubung bagi mahasiswa dengan perbankan atau koperasi untuk bisa mendapatkan pinjaman lunak.

Ketut mengatakan, program double degree di ITS ditawarkan kepada mahasiswa yang berminat di semester VI. Mereka yang memenuhi syarat akan melanjutkan kuliah selama setahun di kampus mitra di luar negeri.

Terkait dengan keluhan perizinan program double degree, Achmad Jazidie, Direktur Kerja Sama dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, justru mempertanyakan keakuratan data pengajuan perizinan. Menurut dia, masih sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang mengajukan izin kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga di luar negeri.