NTT Dapat Perhatian Khusus

Jakarta, Kompas - Nusa Tenggara Timur mendapat perhatian khusus dalam pelayanan pendidikan karena daerah tersebut masih tertinggal dalam banyak aspek pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Perhatian khusus ini termasuk juga dalam kucuran dana.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh saat berkunjung ke Redaksi Kompas, Kamis (16/6), mengatakan, ketertinggalan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pendidikan antara lain terlihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2009 yang menempati urutan ke-31 dari 33 provinsi. Lama rata-rata bersekolah hanya 6,6 tahun atau tidak lulus kelas I SMP.

Bahkan di tiga kabupaten, yakni di Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Sabu Raijua, banyak yang tidak tidak lulus SD. Fakta itu sejalan dengan kondisi daerah tersebut yang termasuk termiskin di NTT.

Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD) di NTT tahun 2009/2010 hanya 27,41 persen, jauh dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai 53,7 persen. Begitupun angka melek huruf hanya 88 persen, sedangkan tingkat nasional mencapai 93,2 persen.

Dalam hal kondisi guru, sebanyak 74,63 persen guru belum berkualifikasi pendidikan D-4/ S-1. Selain itu, sekitar 85,63 persen guru belum bersertifikasi.

”Untuk meningkatkan mutu guru, pemerintah memprogramkan pemberian beasiswa pendidikan bagi guru di NTT dengan menggandeng Universitas Cendana,” kata Nuh.

Dalam pencapaian hasil ujian nasional (UN), NTT juga tertinggal. Bahkan, jumlah ketidaklulusan siswa selalu tertinggi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Bantuan Rp 1 miliar

Untuk mengatasi berbagai ketertinggalan ini, kata Mohammad Nuh, pemerintah melakukan intervensi di bidang pendidikan, termasuk memberikan bantuan Rp 1 miliar per kabupaten sejak tahun 2010.

”Berkat intervensi, hasil UN dan kelulusan di NTT tahun ini membaik,” kata Nuh.

Sebagai contoh, hasil UN tahun ini nilai IPA rata-rata nasional siswa SMA sudah mencapai 8,01, sedangkan di NTT bisa mencapai 6,72. Untuk nilai IPS secara nasional di angka 7,35, sedangkan di NTT 5,95. ”Walaupun masih lebih rendah dari rata-rata nasional, berkat intervensi kondisinya membaik,” katanya.

Nuh mengatakan, Kementerian Pendidikan Nasional sudah memiliki peta kondisi dan potensi NTT yang cukup lengkap, baik menyangkut pendidikan maupun aspek sosial ekonomi lainnya.

”Kami akan mencoba melibatkan pihak lain. NTT harus ’dikeroyok’ oleh berbagai instansi lainnya untuk mempercepat pembangunannya,” kata Nuh.

Percepatan pembangunan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pula, Kementerian Pendidikan Nasional akan melakukan workshop dengan melibatkan masyarakat NTT pada akhir Juni atau awal Juli nanti untuk menyusun langkah konkret percepatan pembangunan di NTT.

Secara terpisah, Komisi X DPR dalam rapat kerja dengan Mendiknas beberapa waktu lalu mendukung langkah pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada NTT serta daerah perbatasan dan terpencil.

”Pemerintah jangan ragu-ragu membuat skala prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional yang berdampak langsung pada masyarakat banyak,” kata Reni Marlina, anggota Komisi X DPR.(ELN)