Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jatah PSB Anak Pejabat Diusulkan Legal

Kompas.com - 17/06/2011, 16:32 WIB

PAREPARE, KOMPAS.com — Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengusulkan, agar jatah-jatahan dalam Penerimaan Siswa Baru yang melibatkan pejabat dalam lingkup Pemerintahan Kota Parepare, di legalkan saja. Pengusulan bernada sinis tersebut dikatakan Sekretaris FKSS Parepare Atrais Azis Langgang, dalam dengar pendapat antara Komisi II DPRD Parepare dengan FKSS se-Kota Parepare Rabu (15/6/2011).

Jalur khusus masuk sekolah favorit bagi calon siswa baru utamanya anak pejabat, kata Atrais Azis, dimaksudkan untuk penghormatan sekaligus menjaga hubungan baik antara pihak sekolah dan pejabat yang ingin anaknya masuk sekolah favorit, meski mungkin dengan angka dan kemampuan otak yang pas-pasan.

"Dari selalu dijadikan masalah tiap tahun ajaran baru, lebih baik dilegalkan saja. Dengan begitu, melegalkan jalur khusus bagi anak pejabat ke sekolah favorit juga bisa menghentikan intimidasi melalui nota sakti," katanya.

Atrais Azis yang juga Kepala Sekolah Muhammadiyah Kota Parepare mengatakan, melegakan jalur khusus PSB bagi anak pejabat, tentu tidak sulit karena seluruh mekanisme penerimaan anak pejabat itu akan dilakukan masing-masing sekolah. Seperti misalnya kewenangan kepala sekolah melakukan tes dan menentukan berapa anak pejabat yang akan dimasukkan di sekolahnya.

"Tapi harus ada komitmen jumlah anak pejabat yang boleh diterima di sekolah favorit. Paling tidak jalur khusus PSB untuk jatah pejabat dua siswa tiap kelas. Kalau sudah disepakati jumlah jatah anak pejabat, anak yang bukan anak pejabat jadi bisa tahu berapa kursi yang diperebutkan peserta umum," paparnya.

Artais Azis mengakui, jalur khusus PSB bagi anak pejabat yang mengejar sekolah favorit merugikan sekolah-sekolah berstatus swasta, karena berakibat pada jumlah siswa yang mereka terima lantaran siswa lebih memilih melanjutkan sekolah ke sekolah favorit ataupun negeri.

"Tidak hanya masalah PSB, diskriminasi Kepala Dinas Pendidikan terhadap sekolah swasta juga sangat menyakitkan, karena bantuan yang seharusnya untuk sekolah swasta, justru lebih cenderung dialihkan ke sekolah negeri. Ini kerap kami alami," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Andi Darmawangsah mengatakan, PSB haruslah tetap pada sistem dam prosesnya. Jika dilakukan proses seleksi, harus tetap berdasarkan kemampuan akademik siswa, bukan karena alasan uang, jabatan atau pun kekerabatan. Berbeda dengan anggota komisi II DPRD Parepare Abdurrahman Saleh. Legislator tersebut justru ikut mendukung usulan FKSS, agar melegalkan jalur khusus PSB bagi anak pejabat.

"Itu untuk meredam kemunafikan pejabat di Parepare. Usulan tersebut akan kami bahas dulu dan jika disetujui, segera dikeluarkan rekomendasi atas nama lembaga DPRD terkait jalur khusus bagi anak pejabat tersebut," papar Abdurrahman Saleh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com