JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan, menolak jika kasus mencontek massal saat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2011 di SD II Gandel, Surabaya, Jawa Timur, karena kesalahan guru. Menurut dia, kasus itu akibat kesalahan sistem UN yang dibuat pemerintah.
"Kesalahan bukan dari guru. Ketidakjujuran struktural yang dilakukan oleh siswa, guru akibat kebijakan pemerintah yang mendorong melakukan itu," kata Iwan saat diskusi di Jakarta, Sabtu (18/6/2011).
Iwan mengatakan, UN membuat semua pihak tertekan. Murid ditekan guru agar mendapat nilai baik. Pasalnya, penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah dilihat dari hasil UN. Adapun kepala sekolah tertekan akreditasi sekolah dan ancaman pemecatan berdasarkan hasil UN.
"Jadi, kepala sekolah tertekan oleh kepala dinas, kepala dinas tertekan oleh bupati, gubernur, dan seterusnya. Jadi UN segala-galanya. Sebagai contoh, kepala dinas pendidikan di Parepare, Sulawasi Selatan, mengancam akan memberhentikan kepala sekolah jika (murid) tidak lulus 100 persen," kata dia.
Akibatnya, mereka menghalalkan segala cara agar hasil UN bagus. Jika tak mau berbuat curang, lanjut Iwan, akan diperlakukan seperti Siami (32), ibu dari Alifah Ahmad Maulana alias Aam (13).
Iwan mengatakan, ia pernah diberi sanksi ditangguhkan kenaikan pangkat sebagai pegawai negeri setelah mengungkapkan kebocoran UN di Bandung, Jawa Barat. "Itu gara-gara sampaikan apa adanya. Banyak juga guru-guru yang dimutasi ke daerah terpencil gara-gara kejujuran. Sudahlah, UN tidak perlu dilanjutkan lagi," ucap Iwan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.