Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana BOS Terlambat Karena Tidak Kreatif

Kompas.com - 23/06/2011, 12:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil verifikasi dan investigasinya ke beberapa daerah, anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Budi Santoso menjelaskan, ada banyak dugaan yang membuat dana BOS sangat terlambat disalurkan. Selain akses yang terbatas, beberapa daerah juga dinilai tidak kreatif dan takut melakukan terobosan-terobosan.

"Di daerah Papua misalnya, karena akses yang terbatas dan kurangnya kreatifitas atau terobosan yang dilakukan oleh daerah-daerah lainnya, seperti di Semarang yang relatif tepat karena dinas pendidikan setempat sangat siap dan aktif. Sebelum program ini diluncurkan, kepala dinas setempat telah aktif melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait sehingga ketika dana BOS diluncurkan, dia menyiapkan semacam space dalam APBD," ujar Budi kepada Kompas.com, Kamis (23/6/2011), di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan.

Di Semarang, lanjut dia, ada semacam surat keputusan (SK) dari Walikota yang memungkinkan dana BOS bisa langsung disalurkan ketika cair. Menurutnya, cara itulah yang tidak dilakukan oleh daerah lain.

"Daerah sangat terlambat menyalurkan dana BOS karena tak ada keberanian, tak ada inovasi, dan cenderung menunggu APBD disahkan. Itulah pangkal masalahnya. Karena pada umumnya lebih banyak daerah yang molor mengesahkan APBD, akhirnya jadi saling tunggu," ujarnya.

Tak heran, Budi menilai, penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan pertama (Januari-Maret) 2011 sangat terlambat. Penilaian itu merujuk pada laporan monitoring Ombudsman di beberapa daerah tentang penyaluran dana BOS.

"Kami menyebutnya sangat terlambat," kata Budi.

Selama periode Januari-Maret 2011, kata Budi, Ombudsman terjun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan menginvestigasi penyaluran dana BOS di beberapa daerah, antara lain Kupang, Medan, Manado, Bandung, DI Yogyakarta, dan Semarang. Daerah-daerah itu dipilih oleh Ombudsman dengan alasan efisiensi anggaran, mengingat kantor perwakilan Ombudsman ada di beberapa daerah tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com