Tambahan Rp 16,577 Triliun bagi Pendidikan

Jakarta, Kompas - Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 16,577 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2011. Usulan ini sebagai konsekuensi dari bertambahnya anggaran belanja negara.

Anggaran belanja negara dipastikan meningkat akibat meningkatnya anggaran subsidi energi dari Rp 136,6 triliun menjadi Rp 187,2 triliun.

Demikian isi paparan Pokok-pokok Perubahan APBN 2011 yang disampaikan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Rabu (6/7). Dokumen ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR.

Dalam dokumen setebal 48 halaman tersebut diungkapkan, kenaikan anggaran pendidikan itu berasal dari tiga sumber. Pertama, tambahan anggaran melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 14,5 triliun. Kedua, tambahan anggaran melalui transfer ke daerah Rp 97,89 miliar. Ketiga, tambahan anggaran melalui pengeluaran pembiayaan Rp 2 triliun.

Tambahan ketiga pos anggaran belanja itu terjadi karena adanya kenaikan belanja negara pada pos energi, yakni subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Tambahan subsidi energi tersebut mendongkrak kenaikan anggaran belanja negara dalam RAPBN-P 2011 dari Rp 1.229,56 triliun menjadi Rp 1.313,5 triliun atau ada kenaikan Rp 83,89 triliun.

Tambahan anggaran pendidikan tahun 2011 tersebut diambil dari pengalian 20 persen terhadap Rp 83,89 triliun tersebut. Dengan tambahan anggaran tersebut, pagu dana pendidikan pada tahun 2011 akan meningkat dari Rp 248,978 triliun menjadi Rp 265,556 triliun.

Tidak terserap

Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo mengatakan, pihaknya tidak yakin seluruh anggaran tambahan untuk pendidikan tersebut dapat diserap seluruhnya oleh kementerian dan lembaga penerimanya di sisa waktu 2011 ini. Atas dasar itu, Rp 2 triliun dari total tambahan dana pendidikan akan dialirkan sebagai dana abadi pendidikan.

”Dengan demikian, tambahan anggaran pendidikan di Anggaran Belanja Tambahan RAPBN-P 2011 akan lebih besar dari Rp 2 triliun. Namun, kami hanya memasukkan Rp 2 triliun ke dalam mekanisme Dana Abadi Pengembangan Pendidikan,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan Dana Abadi Pengembangan Pendidikan sebesar Rp 1 triliun yang berasal dari lonjakan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah awal 2010. Semula, dalam RAPBN 2010 ditetapkan Rp 2,4 triliun, tetapi dalam APBN 2010 jumlahnya menjadi Rp 1 triliun.

Saat itu, dana tersebut akan dikelola oleh sebuah Komite Pendidikan. Namun, hingga kini, Komite Pendidikan tersebut belum juga beroperasi sehingga tidak satu pun program beasiswa yang terealisasi.

Agus menyebutkan, untuk merealisasikan penggunaan Dana Abadi Pendidikan tersebut, pihaknya telah mematangkan rencana untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan mengelola dana abadi tersebut. ”Nanti, BLU akan berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional,” ujarnya. (OIN)