IMF Ingatkan Politisi AS

WASHINGTON, Senin - Tarik ulur tentang peningkatan pagu utang AS menarik perhatian Dana Moneter Internasional (IMF). IMF menyerukan agar pertentangan antara kubu Republik dan Gedung Putih itu segera diselesaikan. Konsekuensi terlambatnya keputusan akan membawa bahaya tidak hanya bagi AS, tetapi juga bagi ekonomi global.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde di Washington, Minggu (10/7), menyatakan, jika AS tidak dapat menaikkan pagu kredit, itu akan berpotensi mengacaukan pasar saham global.

Kenaikan pagu kredit bertujuan membuat AS menambah utang untuk menutupi defisit anggaran. Hal ini ditentang kubu Republik.

Lagarde mengatakan, kenaikan tingkat suku bunga mungkin akan terjadi jika AS tidak bisa menambah utang, termasuk untuk membayar utang-utang lama AS. Jika itu terjadi, risiko terhadap surat berharga semakin tinggi.

Padahal, selama ini surat berharga terbitan AS dianggap sebagai salah satu yang teraman dan terlikuid. Tingkat suku bunga obligasi AS menjadi acuan bagi obligasi lainnya. ”Segala guncangan seperti itu akan membahayakan tujuan penting IMF, yaitu menjaga kestabilan dalam perekonomian global,” ujarnya.

Saat ini, pagu utang AS sebesar 14,3 triliun dollar AS. Jika tidak ada tambahan pagu utang hingga 2 Agustus mendatang, pemerintah tidak dapat membayar kewajiban, antara lain membayar bunga obligasi kepada para pemegang obligasi, dan AS akan mengalami gagal bayar.

”Jika terjadi gagal bayar ... tentu saja akan ada kenaikan tingkat suku bunga, pukulan pada pasar modal, serta konsekuensi menyeramkan lainnya, tidak hanya bagi AS, tetapi juga global. AS pemain besar dan sangat berarti bagi negara lain,” ujarnya.

Presiden AS Barack Obama bertemu dengan kubu Republik dua hari berturut-turut, tetapi tetap saja tak ada kesepakatan. Minggu lalu, Obama bertemu dengan para politisi dari Republik, termasuk Ketua DPR AS John Boehner. Akan tetapi, pembicaraan selama 75 menit itu gagal mencapai kesepakatan.

Republik menolak menaikkan pagu kredit 14,3 triliun dollar AS jika Obama tidak sepakat mengurangi defisit yang kian menggelembung dengan memangkas jaminan sosial yang dibiayai pemerintah.

Eropa membatasi

Sementara itu, dalam perkembangan di Eropa, para petinggi Uni Eropa berupaya mengatur sepak terjang lembaga pemeringkat kredit. UE akan memberlakukan aturan yang melarang pemberian peringkat untuk surat utang negara-negara yang sedang mendapatkan bantuan dana talangan. UE juga membuka kemungkinan pemeringkat kredit dituntut secara hukum.

Komisioner Pasar Internal Michel Barnier mengatakan, dia akan meminta Polandia, yang saat ini memegang putaran jabatan sebagai Presiden UE, bertindak cepat terhadap lembaga pemeringkat.

”Kita harus memperbaiki banyak hal seputar pemeringkatan utang pemerintah. Setiap hari kita melihat dampaknya, seperti kenaikan tingkat suku bunga. Negara yang menjadi sasaran semakin lemah dan masalah merembet ke negara lain,” ujarnya.

Moody’s Investor Service, salah satu lembaga pemeringkat, dikecam pekan lalu setelah menurunkan peringkat utang Portugal menjadi berstatus sampah. Standard & Poor’s juga dikecam karena tetap akan menggolongkan Yunani ke dalam selective default walaupun mengeluarkan obligasi baru untuk mengganti utang lama. (AP/Reuters/joe)