Komite: Misi Kami Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite SMPN 1 RSBI Cikini, Jakarta, Adi Junadi Endjun membantah adanya dugaan praktik korupsi yang ditujukan kepada dirinya. Selain itu, ia juga mengaku sudah memberikan Rancangan Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan APBS kepada orangtua murid secara transparan dan rinci sejak 21 Maret 2011.

"Saya berani memberikan semua itu (RAPBS dan SPJ) secara transparan kepada orangtua murid. Saya beri waktu satu bulan kepada orangtua murid untuk memeriksa, tapi sampai saat ini belum ada pengaduan dan laporan dari orangtua murid," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2011) sore, melalui telepon.

Pria yang menjadi Ketua Komite SMPN 1 RSBI Cikini sejak Maret 2011 ini melanjutkan, dugaan praktik yang dituduhkan kepadanya sangat tidak mendasar. Mengingat semua sudah ia berikan secara transparan, termasuk sejumlah dana yang saat ini tersimpan dalam kas komite sekolah.

Menurut Adi, ada perbedaan cara menafsirkan arti transparan antara dinas pendidikan dan pihak yang melaporkan. "Kita ini (komite) ada di tengah-tengah, tidak memihak dan mengatakan apa adanya. Memang ada yang simpang siur, tapi ada sekitar Rp 36 juta yang berasal dari orangtua murid dan belum tahu akan digunakan untuk apa. Tapi dana itu saat ini ada dalam kas komite," ujarnya.

Meski begitu, Alumni SMPN 1 Cikini ini mengakui tata kelola keuangan di SMPN 1 RSBI Cikini memang kurang baik sebelum ia menjadi Ketua Komite. Ke depan, Adi berencana merekrut tenaga ahli di luar guru yang bertugas mengelola keuangan secara lebih profesional.

"Misi saya membuat sekolah ini bersih. Semua tahu bagaimana kondisi di sekolah. Tapi pelan-pelan saya benahi. Walau selangkah demi selangkah tetap harus ada perubahan. Saya rasa ini bukan korupsi, tapi manajemen rumah tangga yang salah. Atas dasar itulah kami berencana mencari tenaga lain di luar guru untuk mengelola keuangan," tandasnya.

Seperti diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) menduga ada praktik korupsi yang terjadi di SMPN 1 RSBI Cikini dan beberapa sekolah RSBI lainnya. Dugaan itu karena SMPN 1 RSBI Cikini dan sekolah lainnya dinilai tidak transparan dalam memberikan RAPBS dan SPJ APBS.

"Mengenai transparan saya rasa hanya ada cara penafsiran yang berbeda antara ICW dan dinas pendidikan. Jika saya berani melakukan korupsi, secara tidak langsung sama dengan menantang semua alumni sekolah ini," tandasnya.