Bagi Tukang Becak seperti Saya, Rp 1 Juta Itu Besar

PAMEKASAN, KOMPAS.com — DP, salah satu orangtua siswa SMA Negeri 2 Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengeluhkan penarikan uang pembangunan Rp 1 juta per siswa. Penarikan pungutan di sekolah negeri masih terus terjadi. Menurut DP, pihak sekolah menetapkan jumlah besaran yang sama untuk setiap siswa. Padahal, kemampuan ekonomi orangtua siswa tak sama. Bagi DP yang berprofesi sebagai tukang becak, angka Rp 1 juta sangat besar.

"Seperti saya yang sehari-harinya hanya tukang becak, arti uang Rp 1 juta sangat besar," kata DP, Jumat (15/7/2011).

Berdasarkan penjelasan yang diperolehnya, uang Rp 1 juta itu akan digunakan sekolah untuk pengadaan fasilitas dan sarana yang akan menunjang kegiatan siswa. "Saya heran kenapa biaya pembangunan dibebankan kepada wali murid. Padahal, pemerintah sudah memberikan anggaran khusus untuk tiap-tiap sekolah," tambahnya.

Yang memberatkan lagi, lanjut DP, pihak sekolah tidak merinci kebutuhan pembangunan yang akan digunakan. "Tiba-tiba kami diundang dan diwajibkan untuk memberikan sumbangan sebesar Rp 1 juta," ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Pamekasan Muyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/7/2011), membenarkan soal adanya penarikan sumbangan pembangunan tersebut.

"Uang yang terkumpul nantinya akan dibuat untuk pembangunan pagar sekolah, ruang belajar, dan lapangan basket," terang Muyanto.

Ditanya soal alasan penarikan sumbangan tersebut, Muyanto menjawab bahwa pihak sekolah tidak memiliki dana cadangan untuk membangun fasilitas sekolah. "Mau diambilkan dari mana anggarannya kalau tidak dari wali murid," kilahnya.

Adapun bantuan dari pemerintah menurutnya sampai saat ini masih belum turun. Penarikan sumbangan tersebut berlaku untuk siswa baru yang duduk di kelas X dan XI saja. Sumbangan siswa kelas XI, menurut Muyanto, terpaksa harus ditarik pada tahun ini karena pada tahun sebelumnya tidak dimintai sumbangan pembangunan.

Jumlah siswa yang akan dimintai sumbangan berjumlah 570 orang. Kelas X sebanyak 360 siswa dan kelas XI sebanyak 264 siswa. Pembayaran diangsur selama lima kali dan akan ditarik mulai bulan Agustus mendatang. Selain penarikan uang pembangunan tersebut, uang SPP bulanan siswa juga dinaikkan. Dari Rp 200.000 pada tahun sebelumnya, kini biaya per bulan menjadi Rp 240.000.

Muhammad (40), salah seorang wali murid lainnya, mengaku bahwa naiknya SPP dan tambahan uang pembangunan membuat tanggungannya menjadi bertambah setelah beban kredit di rumah.

"Ini jelas beban keuangan yang baru. Ini belum biaya seragam sekolah yang nantinya harus kami bayar," kata Muhammad.