Rp 35 Miliar Dana Pendidikan Mengendap di Batam

Kompas.com - 25/07/2011, 13:32 WIB
EditorHeru Margianto

BATAM, KOMPAS — Dana alokasi khusus pendidikan senilai Rp 35,30 miliar untuk Kota Batam mengendap di kas pemerintah daerah setempat. Akibatnya, banyak program pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi terbengkalai.

"Ironis. Ada uang untuk membangun infrastruktur sekolah, tetapi pemerintah daerah tidak menyalurkannya. Sementara kondisi sekolah-sekolah di Batam masih banyak yang butuh pembangunan," kata Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Riky Indrakari, Senin (25/7/2011).

Riky menduga DAK senilai Rp 35,30 miliar itu mengendap akibat adanya tarik ulur kepentingan bikrokrat dan politisi baik di pusat maupun daerah. Di pusat, kepentingan itu berada pada makelar anggaran di DPR yang merasa berhak mendapat jatah. Sementara di daerah, ditengarai ada kepentingan oknum eksekutif untuk menyandera dana tersebut.

Pada 2010, Batam digelontor DAK bidang pendidikan Rp 19,19 miliar. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran, dana itu sama sekali tak disalurkan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota Batam kemudian mengalokasikannya ke APBD 2011.

Tahun ini, Batam kembali digerojok DAK bidang pendidikan senilai Rp 16,11 miliar. Sejauh ini, lagi-lagi dana ini belum tersalurkan. Dengan demikian, terdapat total Rp 35,30 miliar DAK bidang pendidikan yang mengendap di kas Pemerintah Kota Batam. Akibatnya, banyak program pembangunan infrastruktur sekolah terabaikan.

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Batam Salin mengakui, DAK pendidikan belum tersalurkan. Alasannya, ada perubahan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk DAK 2010, awalnya bersifat swakelola, tetapi pada akhir September muncul ketentuan baru, program DAK harus dilelang. "Sementara pada 2011, kami masih membandingkan dengan pelaksaan DAK di daerah lain," kata Salim.

Saat ini, Salim melanjutkan, panitia sedang mempersiapkan proses lelang DAK. Targetnya, seluruh DAK yang mengendap tersebut bisa tersalurkan pada tahun ini.

Akibat mengendapnya DAK tersebut, berbagai program pembangunan infrastruktur sekolah di Batam menjadi terbengkalai. Di SMP Negeri 20 Sekupang, misalnya, program pembangunan dua ruang kelas baru (RKB) dari DAK 2010 tak terlaksana. Program pembangunan satu RKB dari DAK 2011 yang sedianya dilaksanakan semester I pun hingga saat ini juga belum terealisasi.

Hal sama terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Sekupang. Program pembangunan dua RKB dari DAK 2010 hingga saat ini belum terlaksana. Akibatnya, pihak sekolah terpaksa menerima desakan komite sekolah untuk menjadikan ruang guru sebagai ruang kelas guna mengakomodasi anak-anak warga sekitar sekolah yang tidak tertampung pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.