Mafia Anggaran Lebih Banyak di Eksekutif

JAKARTA, KOMPAS.com — Transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini memang dibutuhkan. Oleh karena itu, gagasan untuk membentuk Panja Mafia Anggaran disambut baik oleh Ketua DPP PKS Nasir Jamil.

Menurut Nasir, panja yang didasarkan pada cita-cita transparansi tentu dapat berdampak positif pada pengelolaan anggaran ke depannya. Dia juga mengatakan, selama ini pengelolaan anggaran di DPR telah memenuhi ketentuan yang ada dalam undang-undang dan Tata Tertib DPR. DPR yang memiliki hak budgeting juga perlu mereformasi diri dalam mengimplementasi hak tersebut.

"Tetapi sebenarnya mafia anggaran itu lebih jelas dan lebih besar di eksekutif," ungkapnya kepada wartawan, Rabu (27/7/2011).

PKS, lanjutnya, sepakat dengan rencana pembentukan panja jika memang bertujuan untuk mewujudkan reformasi dan tranparansi anggaran. Nasir mengatakan, kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh DPR saat ini adalah memperbaiki UU yang terkait dengan keuangan negara dan sistem pembiayaan partai politik. Namun, pembentukan panja harus disertai komitmen untuk menyelesaikannya sampai akhir, bukan sekadar memperjuangkan kepentingan politik semata.

"Jangan sampai pembentukan Panja Mafia Anggaran lebih disebabkan oleh kepentingan sesaat. Kalau kita mau buka-bukaan tentang anggaran, saya pikir itu bagus," katanya.