Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 858 M untuk Cegah Putus Sekolah

Kompas.com - 28/07/2011, 08:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan Nasional menyiapkan sedikitnya Rp 858 miliar untuk subsidi beasiswa siswa miskin. Anggaran ini ditujukan untuk mengantisipasi dan mencegah bertambahnya peserta didik yang putus sekolah. Dana sebesar itu diusulkan Kemendiknas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 yang kini sedang dalam pembahasan bersama DPR.

"Saat ini terdapat 1,08 juta siswa atau 2,05 persen putus sekolah dan 3,03 juta lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi. Melalui penambahan anggaran inilah diharapkan mereka bisa terbantu," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Rabu (27/7/2011) di Jakarta.

Ia menjelaskan, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 direncanakan pemberian beasiswa bagi 6,18 juta siswa atau sekitar 13,3 persen dari populasi siswa, tetapi yang teralokasi dalam APBN 2011 baru mencapai 3,25 juta siswa.

"Melalui APBNP 2011 inilah kami mengarahkan untuk menambah jumlah beasiswa bagi 2,6 juta siswa dengan anggaran sebesar Rp 858 miliar lebih dan menambah 11.000 ruang kelas baru dengan anggaran sebesar Rp 2,18 triliun," ujarnya.

Nuh berharap, pemberian beasiswa dan penambahan ruang kelas baru dalam APBN-P akan mempercepat penurunan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi siswa untuk memenuhi sasaran RKP 2011. Daya tampung pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah perlu selalu ditingkatkan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan target peningkatan angka partisipasi. 

Delapan prioritas

Selain program beasiswa, APBN-P 2011 di Kemendiknas juga diarahkan untuk merehabilitasi 5.350 ruang kelas dan peningkatan layanan sekolah khusus serta layanan khusus dengan total anggaran sebesar Rp 1,05 triliun.

"Kegiatan ini diharapkan akan mempercepat peningkatan jumlah sekolah yang  memenuhi standar pelayanan minimum dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Data awal menunjukkan, 41,31 persen sekolah dasar dan sekolah menengah belum memenuhi standar pelayanan minimal dan ada 111.000 ruang kelas rusak berat," ujarnya.

Nuh juga memaparkan, ada delapan prioritas yang ingin disiapkan dalam penggunaan APBN-P 2011. Masing-masing diarahkan untuk  mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan RKP 2011 sekaligus melaksanakan arahan Presiden untuk merespons keluhan masyarakat, peningkatan daya tampung, kualitas dan daya saing pendidikan tinggi, percontohan percepatan pembangunan pendidikan di daerah tertinggal, mendorong percepatan pembangunan pendidikan di daerah nelayan miskin, melanjutkan rekonstruksi sarana pendidikan di daerah bencana yang belum tuntas, memperkuat pendidikan karakter bangsa, pembayaran kekurangan tunjangan guru dan percepatan sertifikasi guru, serta mendukung program Moratorium TKI.

Nuh menandaskan, dalam mengimplementasikan APBN-P 2011, pihaknya akan menyiapkan tim khusus untuk menjamin kesiapan dan ketepatan pelaksanaan, serta untuk monitoring dan evaluasinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com