Kelulusan Sertifikasi Guru Rendah

Semarang, Kompas - Sebagian besar guru yang mengikuti tes awal sertifikasi guru jalur portofolio sebagian besar tidak lulus. Dari 1.323 guru yang mengikuti tes secara online yang diadakan Konsorsium Sertifikasi Guru Tingkat Nasional, yang lulus hanya 14 peserta atau sekitar 1 persen.

”Sedang dianalisis mengapa banyak sekali yang tidak lulus, apakah soal tesnya terlalu sulit atau ada sebab lain,” kata Prof Wahyu Hardyanto, Pelaksana Konsorsium Sertifikasi Guru Tingkat Nasional, Bagian Data dan Sistem Informasi, saat dihubungi, kemarin.

Menurut Wahyu, peserta tes berasal dari 46 rayon. Namun, banyak rayon yang pesertanya tidak ada yang lulus, seperti dari Rayon 2 Universitas Negeri Medan (156 peserta), Rayon 3 Universitas Bengkulu (19), Rayon 5 Universitas Riau (36), Rayon 10 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (62), Rayon 12 Universitas Sebelas Maret Solo (65), dan Rayon 24 Universitas Negeri Makassar (80).

Angka kelulusan tes awal yang hanya 1 persen ini, menurut Wahyu, karena poin yang diperoleh para peserta kurang dari 75 yang merupakan syarat kelulusan tes awal. ”Mengapa tidak tercapai, kemungkinan karena tidak menguasai materi bidang studi yang dites, atau sebab lain,” katanya.

Pengajar Filsafat Pendidikan dan Etika Pendidikan di Universitas Negeri Semarang, Dr Nugroho, mengatakan, banyaknya guru yang tidak lolos sertifikasi harus menjadi bahan refleksi bagi peserta dan semua pihak yang terkait.

Secara terpisah, di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tunjangan sertifikasi untuk 820 guru selama tujuh bulan terakhir belum dibayar. Keterlambatan pembayaran terjadi karena nilai transfer tidak mengacu pada kenaikan gaji pokok.

Ambo Upe, penilik taman kanak-kanak dan sekolah dasar di Kecamatan Teluk Pakedai, mengatakan, para guru berharap, tunjangan sertifikasi bisa cepat cair karena para guru sangat membutuhkan.

Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Guru Dinas Pendidikan Kubu Raya Yuli Purwanto mengatakan, dana dari pemerintah pusat sudah cair, tetapi ada masalah administrasi yang harus diselesaikan sehingga tunjangan belum dibayarkan kepada guru. (SON/AHA)