Terhalang Dikti, 26 Prodi Belum Terakreditasi

PONTIANAK, KOMPAS.com - Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat Thamrin Usman mengatakan, sebanyak 26 program studi belum terakreditasi. Ia mengungkapkan, hal itu karena terhalang mekanisme yang dibuat Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti).

"Dirjen Dikti mengharuskan prodi (program studi) meluluskan mahasiswa terlebih dahulu. Sedangkan hal itu membutuhkan waktu yang relatif lama, minimal waktu 4-5 tahun baru dapat dilakukan pengurusan akreditasi," kata Thamrin di Pontianak, Minggu (31/7/2011).

Tak hanya itu, kata dia, ada dua alasan utama lain penyebab belum akreditasi yaitu bisa jadi karena sedang diproses dan kedua, memang dinilai belum layak terakreditasi karena belum memenuhi standar dari Dirjen Dikti.

Ia mengatakan, akan berupaya untuk mengurus dan mengupayakan terakreditasinya 26 program studi tersebut. Namun, Thamrin mengakui tidak bisa memberikan target berapa program studi yang akan diakreditasi mengingat di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi terdapat daftar tunggu untuk memeroleh akreditasi sebab pengajuan setiap tahunnya relatif banyak.

"Saat ini pemberian akreditasi kepada perguruan tinggi memiliki kuota terbatas, disesuaikan dengan jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perguruan tinggi yang memperoleh akreditasi," jelas Thamrin.

Di Untan sendiri pada tahun 2011 terdapat 55 program studi (prodi) dari jenjang Diploma, Strata 1 dan Strata 2 di Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak telah terakreditasi. Yang memperoleh akreditasi A sebanyak 2 prodi, akreditasi B 19 prodi dan akreditasi C 8 prodi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional Prof Djoko Santoso menyebutkan, akreditasi perguruan tinggi harus selesai 2012.

Menurut Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut-NAD Prof Ir HM Nawawiy Loebis MPhil PhD, adanya tuntutan dari Dirjen Dikti tersebut menyebabkan panik sejumlah perguruan tinggi. Tetapi, dia berharap harus ada terobosan sehingga ditemukan solusinya. Dengan demikian, pemerintah tidak begitu saja menutup perguruan tinggi yang tidak memiliki akreditasi atau akreditasi sudah berakhir.

Nawawiy mengaku, lembaga yang menangani ini terlihat masih berjalan agak lambat. Hal itu dinilainya akibat tim dan dana yang terbatas. Untuk itu, perguruan tinggi diminta untuk terus melakukan terobosan dan yang terpenting memiliki kemauan baik.