Dana BOS Tersendat

SALATIGA, KOMPAS - Semenjak dana bantuan operasional sekolah digulirkan melalui kas daerah, pencairan dananya selalu tersendat dan tidak berjalan lancar. Pengelola sekolah di beberapa daerah terpaksa harus mencari dana pembiayaan sementara untuk menutup kebutuhan sekolah.

Kepala SMP Negeri 4 Salatiga, Jawa Tengah, Munadzir, Selasa (2/8), mengatakan, dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk triwulan ketiga Juli-September 2011 belum cair. Untuk kali ini, dampak keterlambatan itu belum begitu terasa sebab sekolah baru memulai tahun ajaran baru.

”Saat ini juga masih libur awal puasa. Akan tetapi, kalau sampai Agustus pertengahan belum cair juga, kami akan sangat kesulitan,” kata Munadzir. Sejak awal 2011, dana BOS yang sebelumnya digelontorkan langsung ke sekolah-sekolah, kini harus melalui APBD kabupaten/kota.

Hal serupa diungkapkan Kepala SMP Negeri 5 Salatiga Tri Purnama. Pada triwulan II-2011, misalnya, dana BOS baru cair di pertengahan Juni sehingga sejak April hingga pertengahan Juni sekolah harus mencari dana talangan. Tri bahkan menggunakan tabungan hajinya untuk menutup operasional sekolah.

Kondisi semakin sulit karena sekolah hanya memiliki waktu dua minggu untuk membuat laporan pertanggungjawaban. Padahal mekanisme pelaporan juga tidak mudah.

”Birokrasi di daerah terlalu rumit. Untuk pembuatan RKA (rencana kerja dan anggaran), misalnya, sekolah harus menyesuaikan RKA buatan pemerintah kota. Padahal RKA setiap sekolah berbeda-beda,” ujar Tri.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga Niken Lidiastuti mengatakan, sejak dana BOS disalurkan melalui kas daerah, seluruh sekolah harus tertib administrasi. Pasalnya, jika ada keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban, konsekuensinya adalah keterlambatan penyaluran dana BOS triwulan berikutnya.

Di Magelang, sejumlah sekolah terpaksa menggunakan uang tabungan siswa karena BOS triwulan III belum cair. Di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dana alokasi khusus pendidikan sebesar Rp 74 miliar justru belum dicairkan. ”Kami belum mendapat surat petunjuk teknisnya sehingga dana belum berani kami cairkan,” kata Ahmad Sudiono, Kepala Dinas Pendidikan Jember.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan bahwa penyaluran dana BOS melalui pemerintah kota/kabupaten akan ditinjau kembali. Ada tiga opsi yang disiapkan, yakni menyalurkan ke sekolah, menyalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota, dan dipilih kabupaten/kota yang siap menyalurkan dana BOS tepat waktu.

(UTI/EGI/SIR/LUK)