Pendidikan Dasar Belum Mencapai Standar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Ibrahim Bafadal mengatakan, jenjang pendidikan SD mengalami kekurangan jumlah ruang kelas. Secara keseluruhan baru 50,39 persennya saja yang sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal ini sangat memprihatinkan, karena selain kekurangan ruang kelas tetapi juga masih banyak ruang kelas di jenjang SD yang belum sesuai SPM. Belum terpenuhinya SPM itu diantaranya karena secara fisik belum memenuhi syarat, kekurangan guru, dan banyak faktor lainnya.

Dikhawatirkan, hal ini dapat menghambat tercapainya target penuntasan wajib belajar 9 tahun. Selain itu, juga mengancam pencapaian akses Pendidikan untuk Semua (PUS) sebagai bagian dari pencapaian target MDG's di 2014.

Jika merujuk data Kemdiknas tahun 2010, jumlah ruang kelas di seluruh Indonesia hanya sekitar 717.803. Sedangkan jumlah rombongan belajar yang harus dilayani mencapai 757.960 rombongan belajar.

"Jelas jumlah ruang kelas yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah siswa usia SD yang harus dilayani," kata Ibrahim, Rabu (10/8/2011), di Jakarta.

Demi mengatasi kendala tersebut, sambung Ibrahim, banyak sekolah yang saat ini menerapkan sistem shift ketika beroperasi. "Mengatasinya dengan membagi 2 shift dalam sehari, ada yang masuk siang dan pagi. Bahkan di Batam, itu sampai 3 shift," ujarnya.

Hal tersebut menjadi semakin sulit, ketika dengan ada ruang kelas di banyak SD yang masuk dalam kategori rusak. Baik itu rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Untuk itulah Kemdiknas berencana membuat strategi percepatan melalui program  Ruang Kelas Baru (RKB). Hal itu untuk menutupi kekurangan ruang kelas tersebut. Ruang kelas yang rusak akan direhab dan rehabilitasi ruang kelas yang rusak dalam kategori ringan selanjutnya akan diurus oleh pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, selain bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dasar, Kemdiknas juga terus mengupayakan peningkatan kualitasnya.  Mengingat, dari 147.836 sekolah SD yang ada, hanya sekitar 50,39 persennya saja yang sudah memenuhi SPM.

Untuk melaksanakan program RKB, rehab ruang kelas, beasiswa miskin dan penerapan pendidikan karakter, Kemdiknas mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk pendidikan dasar (SD dan SMP). Dengan rincian Rp 8 triliun untuk jenjang SD dan sisanya untuk jenjang SMP. Tambahan anggaran itu nantinya akan difokuskan di daerah tertentu, seperti Lombok Utara, Papua, daerah perbatasan, terpencil serta daerah terluar lainnya.

Ibrahim berharap berjalannya program RKB dan beasiswa miskin dapat menaikkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD yang saat ini sudah mencapai sekitar 95,6 persen. Selain itu, diharapkan nantinya dapat menekan jumlah angka putus sekolah, yang pada tahun 2010 lalu mencapai 1,5 persen.

"Ini semua untuk mengurangi angka putus sekolah SD yang jumlahnya mencapai 1,5 persen atau sekitar 445 ribu anak," tandasnya.