Usul Alokasi Dana Desa Bikin Sensitif

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul alokasi dana desa yang dihitung berdasarkan persentase terhadap APBN, biasanya akan memunculkan sensitivitas dari pihak pemerintah. Anggota Komisi II DPR Agoes Poernomo, Sabtu (13/8/2011), menyebut sensitivitas pemerintah itu muncul karena adanya risiko fiskal.

Agoes juga menyebutkan, usul alokasi dana desa itu juga mengharuskan pola transfer yang harus jelas karena sifat dan ukuran desa berbeda satu sama lain. Selain itu, jika disepakati, model kontrol dan pengendalian juga harus jelas. "Karena desa bukan kuasa pengguna anggaran," sebut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Seperti diberitakan, pada pertengahan Juli lalu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyetujui usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Desa. RUU tersebut memposisikan desa sebagai "negara kecil". Dalam naskah RUU Desa usul DPD, antara lain terdapat klausul bahwa dana alokasi desa minimal 5 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).