Belanja 2012 Lampaui Rp 1.400 Triliun

Kompas.com - 16/08/2011, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2012 mencapai Rp 1.418,5 triliun atau meningkat 7,4 persen di atas pagu APBN Perubahan 2011 yang ditetapkan Rp 1.320,8 triliun. Meskipun demikian, pemerintah menekan defisit RAPBN 2012 di level 1,5 persen terhadap Produk Domesti Bruto atau PDB, yang berarti pemerintah tidak berniat menambah utang untuk membiayai lonjakan anggaran belanja negaranya.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan tentang Rancangan Undang-undang APBN 2012 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Menurut Presiden, untuk menutup kebutuhan anggaran belanja negara tersebut, pada tahun 2012 pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 123 triliun atau 10,5 persen dari target pendapatan negara dan hibah pada APBN-P Tahun 2011 sebesar Rp1.169,9 triliun.

"Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal kita, untuk memperluas ruang gerak dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP," ujarnya.

Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp 1.019,3 triliun, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar Rp140,6 triliun, atau sekitar 16 persen dari target APBN-P Tahun 2011. Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau "tax ratio" mengalami peningkatan dari 12,2 persen di tahun 2011 menjadi 12,6 persen di tahun 2012.

"Makin meningkatnya penerimaan negara dari pajak, membawa konsekuensi pada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel," tegas Presiden.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorPepih Nugraha
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Close Ads X