Otonomi Pendidikan dan Pengelolaan Guru

Kompas.com - 09/09/2011, 11:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penguru Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2011, hari ini, Kamis (8/9/2011), di Jakarta.

Dalam Rakornas tersebut PGRI mengusung dan merumuskan draf yang berisi beberapa isu fundamental terkait otonomi pendidikan dan pengelolaan guru. Isu tersebut sengaja diambil karena PB PGRI menilai setidaknya dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini terjadi banyak persoalan di dalamnya.

Persoalan yang dimaksud di antaranya adalah pengadaan guru, rekruitmen dan penempatannya, kesejahteraan (khususnya guru non PNS), perlindungan dan jaminan hidup para guru di hari tua. Contoh lainnya adalah tinjangan profesi guru yang dinilai jauh dari memadai.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo mengatakan, dalam Rakornas ini nantinya PGRI akan merekomendasikan beberapa hal penting terkait kepada pemerintah terkait isu-isu tersebut.

"Pertama adalah agar otonomi pendidikan dikembalikan kembali ke pusat. Pada Rakornas tahun lalu kami sudah minta ini untuk dievaluasi, tapi sampai saat ini kami belum melihat hasil evaluasinya,"kata Sulistiyo, saat ditemui di sela-sela Rakornas PB PGRI, Kamis (8/9/2011) sore, di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Sulis ini menambahkan, dalam Rakornas kali ini PB PGRI juga akan meminta agar otonomi pendidikan dapat dikembalikan ke pemerintah pusat dengan berbagai cara. Antara lain meminta DPR dan DPD agar di dalam Undang-undang pemerintah daerah, otonominya dapat dikurangi, yaitu mengembalikan pendidikan kepada pemerintah pusat.

"Semuanya ditarik ke pusat, itu alternatif pertama, karena dengan otonomi pendidikan guru menjadi sulit dan dasar hukumnya juga tidak jelas. Tapi kita ingin mulai agar Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kabupaten dapat dikurangi. Karena memang banyak sekali persoalan dalam otonomi pendidikan itu," ujarnya.

Rekomendasi kedua, PB PGRI akan meminta manajemen pengelolaan guru untuk dievaluasi kembali. Termasuk meninjau Peraturan Menter Pendidikan Nasional (Permendiknas) agar guru bisa dikelola oleh badan pengembangan sumber daya manusia yang sekarang sudah ada sehingga dapat lebih tersentralisasi dan juga lebih teratur serta tertata dengan baik.

"Guru di pusat maupun di daerah selama dua tahun ini, terutama tahun 2011 setelah PMPTK dihapus terbukti semakin tidak rapih. Banyak masalahkarena programnya hanya untuk pendidikan dasar," tambahnya.

Ketiga, sambung Sulis, pemerintah diminta supaya secara jelas dapat bertanggungjawab pada dana pendidikan yang diorientasikan kepada peningkatan mutu. Anggaran pendidikan, setidaknya pada dua tahun terakhir ini dinilainya tidak memberikan dampak pada mutu.

Bahkan ia mengaku sangat prihatin atas status disclaimer yang diperoleh Kmenterian Pendidikan Nasional. Keempat, PB PGRI sangat ingin jika nanti pendidikan dapat kembali ditangani oleh pemerintah pusat secara yuridis kinerja dewan kehormatan guru dapat diakui oleh pemerintah, termasuk Polri.

PB PGRI menuntut agar tidak ada lagi guru ditangkap polisi karena melanggar kode etik ketika mengajar. "Kelima, khusus untuk pengembangan dan pembinaan profesi guru kita harapkan diknas dan pihak lain termasuk menpan tolong jangan membuat regulasi yang membuat guru stress. Saya berharap rekomendasi kami kali ini dapat lebih diperhatikan," tandasnya.



EditorJimmy Hitipeuw

Terkini Lainnya

Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Bukti Pamungkas Prabowo-Sandi, Akankah Mengubah Hasil Pemilu?

Nasional
Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Ketua DPP PDI-P Sebut Percepatan Kongres V Bukan karena Megawati Ingin Mundur

Nasional
Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Penetapan Titik Koordinat Rumah Siswa Bikin Lama Verifikasi Berkas PPDB

Megapolitan
Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Polisi Tahan Nakhoda dan ABK KM Nusa Kenari 02

Regional
Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Penolakan dan Kepercayaan Diri Tim Hukum 01 Jawab Tuduhan Kecurangan 02 di MK...

Nasional
Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Sampah di TPA Cipayung Capai 1.000 Ton Per Hari, Pemkot Depok Ingin Percepat Pemindahan ke Lulut Nambo

Megapolitan
Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Mantan Direktur Umum PD Parkir Makassar Raya Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Parkir

Regional
[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

[POPULER INTERNASIONAL] Bocah 5 Tahun Tewas Tertimpa Jendela | Mantan Presiden Mesir Meninggal

Internasional
MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

MK Gelar Sidang Kedua Sengketa Hasil Pilpres pada Hari Ini

Nasional
Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Jemaah Ahmadiya Lombok Timur Sudah Tak Bisa Kembali ke Kampung Halaman

Regional
Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Warga di Probolinggo Tolak Pembangunan Gedung Kremasi

Regional
[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

[POPULER MEGAPOLITAN]: Mantan Kapolda Mengaku Tak Tahu Apa Salahnya I Kivlan Akui Terima 4.000 Dollar Singapura untuk Aksi Supersemar I Penumpang Expander Korban Kecelakaan Cipali Satu Keluarga

Megapolitan
Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Kejati Jatim Usut Dugaan Penyalahgunaan Aset Negara Triliunan Rupiah di Surabaya

Regional
Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 62,6 Persen

Progres Pembangunan LRT Jabodebek Capai 62,6 Persen

Megapolitan
Perwakilan Majalah Tempo dan Eks Komandan Tim Mawar Akan Hadiri Mediasi di Dewan Pers

Perwakilan Majalah Tempo dan Eks Komandan Tim Mawar Akan Hadiri Mediasi di Dewan Pers

Nasional

Close Ads X