Masalah UI Jangan Seperti "Rekening Gendut"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar komunikasi sekaligus dosen pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI), Effendi Gazali, menyatakan bahwa inti masalah berujung kisruh di UI belakangan ini adalah persoalan pencabutan gelar Doktor Honoris Causa kepada Raja Arab Saudi.

"Kami tidak meminta pencabutan tersebut, karena kami tahu siapa yang salah sebenarnya. Wong dia (Raja Arab Saudi) nerima saja. Yang salah kan yang memberi," ujarnya pada konferensi pers di Taman Pascasarjana FEUI, Salemba, Jakarta, Jumat (9/9/2011).

Effendi juga mengatakan, masalah pemberian gelar tersebut menjadi besar karena adanya komentar-komentar dari orang-orang yang tidak mengerti inti masalah sebenarnya. Persoalan harus diperhatikan justeru adalah konten dari pemberian gelar tersebut, check and balance informasi, serta akuntabilitas dan transparansi dari sistem tata kelola di UI.

"Masalah pemberian gelar ini harusnya sudah clear," tambahnya.

Selain itu, lanjut Effendi, ihwal beredarnya surat kaleng berjudul "Dokumen Rahasia, Rekaman Percakapan dari Skenario Besar Penggulingan Rektor Universitas Indonesia" berisi 33 nama yang dituduh sebagai pelaku rencana penggulingan rektor UI Gumilar R Somantri adalah tidak benar.

Dalam dokumen ini juga ditulis, bahwa 33 orang tersebut menjadi 'Para Pelaku Sejarah (Para Sahabat Penggulingan' yang berisi Produser, Sutradara, Para Aktor dan Aktris Utama, Para Aktor Tambahan dan Supporter). Beberapa nama yang disebut dalam dokumen itu adalah Akmal Taher (Guru Besar FKUI), Firmanzah (Dekan FE UI), Hikmahanto Juwana (FHUI), Pratiwi Sudarmono (Guru Besar FKUI), Donny Gahral Adian (Dosen FIB UI), serta Taufik Bahaudin (Dosen FE UI) dan Effendi sendiri yang datang pada konferensi pers tersebut.

Adapun kalimat pembukaan dari dokumen tersebut berbunyi, "Ibarat Romawi, UI pun memilki Brutus-Brutus abad 21, yang siap menerkam Sang Kaisar, Gumilar... Besar dan ranumnya kekuasaan UI, ternyata menggoda para penghuni kerajaan untuk merebutnya...". Kemudian, rangkaian rekaman pesan singkat dari telepon genggam, serta BlackBerry Messenger (BBM) para pelaku tersebut tampak mengindikasikan adanya keinginan untuk menggulingkan rektor UI.

Terkait hal itu, Akmal Taher mengatakan, bahwa memang SMS dan BBM tersebut ada yang benar. Hanya saja, lanjut dia, isinya diletakkan pada konteks yang keliru, dan beberapa kalimat lain adalah karangan belaka.

"Tunggu saja, Senin (tanggal 12) nanti di FEUI, Depok. Kami akan membuat paparan fakta-fakta dan juga bukti-bukti tentang kesalahan tata kelola pemberian gelar Doktor ini. Pak Faisal Basri juga akan datang nanti," kata Effendi menanggapi masalah "dokumen rahasia" tersebut.

Selain itu, menurut Maman Abdurachman, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam audiensi Komisi X DPR RI, Rabu (7/9/2011) mengatakan, bahwa kisruh yang terjadi seputar pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Raja Arab Saudi oleh rektor UI ini hanya fenomena gunung es yang menunjukkan bahwa ada permasalahan dalam sistem tata kelola. Masalah muncul karena tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan kampus.

"Tidak etis jika mereka menyebut ini adalah salah satu upaya penggulingan rektor UI. Ketika ada kesalahan pada figur, maka yang perlu kita evaluasi adalah adanya kesalahan pada sistem yang dilakukan oleh figur tersebut. Jika figur ini digulingkan, namun sistemnya tetap tidak berpihak pada akuntabilitas berprinsip good governance dalam kampus, berarti sama saja kita mempertahankan sistem yang bobrok pada figur baru ini. Jadi, harus ada evaluasi mendasar dan revitalisasi pada sistem tata kelola UI," ujar Maman.

Sementara itu, Effendi Gazali juga menyatakan, bahwa persoalan ini bukannya membuka aib internal UI, tapi memang mereka harus berani membicarakan keburukan yang ada. Masalah ini adalah persoalan institusi pendidikan dan hal itu yang membedakan antara UI dengan lembaga atau institusi lain yang saling menutupi keburukan satu dan lainnya. Untuk itu, Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat UI dan lain-lainnya ingin masalah ini cepat diselesaikan secara adil.

"Jangan sampai nanti jadi seperti kasus rekening gendut," kata Effendi. (Lydia Natasha Hadiwinata)