Gara-gara Pungli, Para Guru Nyaris Adu Jotos

Kompas.com - 10/09/2011, 14:18 WIB
EditorHertanto Soebijoto

BARRU, KOMPAS.com — Gara-gara sejumlah guru melaporkan ulah Kepala SMKN 1 Barru, Sulawesi Selatan, Sultan Djuna yang dituding telah melakukan pungutan liar, yang kemudian diperdengarkan kepada DPRD Kabupaten Barru, Jumat (9/9/2011) kemarin siang, proses belajar-mengajar di sekolah kejuruan tersebut pun ikut terhenti.

Penyampaian yang berjalan alot sempat ricuh dan nyaris terjadi adu jontos antara kubu guru yang mendukung pihak kepala sekolah dan kubu guru yang menentang pungutan liar (pungli) dan korupsi di sekolah tersebut.

"Nyaris terjadi adu jontos antara guru pro-kepala sekolah dan guru pelapor," kata salah seorang guru yang enggan disebut namanya kepada Kompas.com, Sabtu (10/9/2011).

Dalam penyampaian mengenai dugaan adanya pungli di SMK Negeri 1 Barru, pihak pelapor ke DPRD membeberkan beberapa pungutan.

Dugaan pungli berupa biaya pengambilan ijazah siswa beberapa waktu lalu sebesar Rp 50.000 per siswa, pembayaran pengambilan sertifikat jurusan antara Rp 25.000 dan Rp 30.000, pengadaan baju seragam untuk 384 siswa baru sebesar Rp 142.080.000, serta pengadaan alat-alat komputer sebanyak 57 unit sebesar Rp 144.048.000 dan kini hilang setelah dicuri beberapa waktu lalu itu diduga tidak sesuai spesifikasi. Ketidaksesuaian juga termasuk beberapa poin laporan lainnya.

Anggota DPRD dari PPP, Amin Kadir, mengatakan, dari beberapa laporan sejumlah guru, pihak kepala sekolah telah mengakui terkait pungutan yang dilakukan pihak sekolah. Amin Kadir mengatakan, badan legislatif kemudian menilai perlu untuk merekomendasikan hal ini ke Inspektorat agar mereka turun memeriksa kebenaran mengenai pungutan yang dilakukan pihak kepala sekolah dan timnya.

"Ini sudah membuktikan kalau di SMKN 1 Barru memang ada pungli. Pungutan itu tidak resmi. Ini menunjukkan Diknas Kabupaten Barru bersama pihak pengawasnya lemah dalam mengawasi sekolah-sekolah yang dibawahinya," kata Amin Kadir.

Pendapat berbeda di katakan Saparuddin Latif dari PKS dan Arivai Muin dari PDI-P. Kedua legislator tersebut mengatakan agar kisruh yang terjadi di SMKN 1 Barru sebaiknya diserahkan kepada Diknas Kabupaten Barru untuk diselesaikan secara internal sebelum dibawa ke badan legislatif.

Selain sejumlah guru, tudingan pungli dan korupsi di SMKN 1 Barru tersebut ikut dilaporkan oleh pihak Ketua Komite Sekolah. Suasana penyampaian semakin memanas ketika salah seorang guru dalam forum tersebut mengusulkan agar DPRD menyampaikan ke pemerintah kabupaten untuk melakukan pengguliran jabatan Kepala SMK Negeri 1 Barru, dan hal tersebut ditolak sejumlah guru pro-kepala sekolah.

Akibatnya, seorang guru pelapor beraksi dan mengeluarkan tudingan bahwa pungli dan korupsi yang dilakukan pihak kepala sekolah (kepsek) adalah persekongkolan antara kepsek dan sejumlah guru pro-kepsek.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.