Faisal Basri: Cukup Sudah, Gumilar...

DEPOK, KOMPAS.com — Alumnus yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Faisal Basri, mengatakan, Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri harus segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menilai, Gumilar lebih banyak melakukan hal yang bersifat pencitraan dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal itu dikatakannya saat berorasi di depan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FE UI, Rabu (14/9/2011), di Aula FE UI, Depok, Jawa Barat.

Faisal mengatakan, UI seharusnya mampu mengedepankan diri sebagai penerang dan penawar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

"Bagaimana kita mau mengkritisi jika rumah tangga kita sendiri seperti ini," kata Faisal.

Ia juga mengkritik berbagai fasilitas di dalam kampus UI yang dinilainya berbau "asing" dan berbagai proyek di kampus tersebut.

"Kita mengkritisi kasus Nazarudin, tapi rektornya sendiri kacau. Mobil pribadinya diasuransikan menggunakan uang UI. Terus kita diam saja, saya malu," ujarnya.

Faisal mengungkapkan, dirinya lebih baik mundur sebagai dosen jika UI masih dipimpin oleh Gumilar. Ia mengimbau, Gumilar tidak memperkeruh masalah dan jangan mengintimidasi pegawai yang vokal atas kepemimpinannnya.

"Cukup sudah Gumilar, beristirahatlah dengan tenang. Jadilah dosen yang baik, tobat, dan kembalikan suasana UI yang tenang," kata Faisal.

Siang ini, sejumlah pengajar dan elemen kampus UI menggelar orasi sebagai aksi lanjutan menuntut perbaikan di lingkungan universitas tersebut. Kritik atas kepemimpinan Rektor UI dipicu oleh pemberian gelar doktor honoris causa kepada Raja Arab Saudi, yang kemudian meluas hingga ke pola kepemimpinan Gumilar dan tata kelola UI.

Pihak Rektorat UI sendiri belum mengeluarkan pernyataan terkait tuntutan yang dilayangkan pegawai, pengajar, ataupun mahasiswa. Senin lalu, Rektorat UI meminta waktu untuk memberikan tanggapan. Sementara Kepala Komunikasi UI Vishnu Juwono, yang dihubungi Kompas.com, malam tadi, mengatakan, pihaknya menyerahkan penyelesaiannya kepada Kemdiknas karena pangkal persoalan menyangkut instrumen hukum yang merupakan ranah pemerintah.