Ini Soal Akurasi

KOMPAS.com - Basri (50), ayah enam anak ini, hanya sanggup menyekolahkan empat anak pertamanya sampai SMP. Setelah lulus, dua anak pertamanya dinikahkan, anak ketiganya diberangkatkan ke Arab Saudi menjadi tenaga kerja wanita, dan anak keempatnya menganggur. Kini, dia harus berjuang menyekolahkan anak kelima dan keenam yang duduk di kelas IV dan I SD.

Basri sangat ingin menyekolahkan anak keempatnya itu ke sekolah teknik menengah (sekarang SMK), tetapi tidak kuat mencari uang untuk biaya pendaftaran yang mencapai Rp 1,5 juta. Penghasilannya sebagai tukang becak di Cirebon, Jawa Barat, hanya Rp 750.000 sebulan. Tanpa biaya sekolah saja, biaya hidup keluarganya sudah Rp 1,6 juta, terutama uang belanja makan Rp 600.000, bayar air PDAM Rp 47.500, dan listrik Rp 30.000 sebulan.

”Kalau sudah masuk sekolah sebenarnya ringan karena memang digratiskan. Namun, pas masuk pertama kali itu yang besar biayanya,” ujar warga Desa Duku Jati, Indramayu, Jawa Barat, yang sudah merantau 13 tahun di Cirebon ini.

Wariah (45) menunjukkan secarik kertas yang dipercaya sebagai kuitansi resmi dari SMP tempat anaknya, Darmawan, menimba ilmu saat ini. Itu bukti bahwa Wariah sudah membayar uang sumbangan pengaspalan Rp 50.000.

”Ini namanya saja sumbangan, tetapi setiap murid diminta Rp 200.000. Saya hanya punya Rp 50.000. Jadi, yang Rp 150.000 belum bisa dibayar. Kalau sisa sumbangan itu tidak dibayar, anak saya tidak bisa ikut ulangan,” ujar ibu dua anak warga Desa Kesenden, Cirebon, ini.

Padahal, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh pernah menegaskan, tidak boleh ada pungutan tambahan bagi orangtua siswa, apalagi yang dinamakan sumbangan yang memaksa.

Beda lagi dengan Hasan dan Feri, anak pasangan Sanan (50) dan Kami (46), yang memutuskan tidak ingin sekolah karena tidak diberi uang jajan selama bersekolah. Penghasilan Sanan sebagai tukang kayu tidak bisa diharapkan di tempatnya menetap, Desa Sumberwringin, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur.

Di sisi lain, Bupati Lumajang Syahrazad Masdar mengaku telah menerbitkan keputusan yang membebaskan biaya bagi anak sekolah. Sekolah gratis dari SD, SMP/madrasah tsanawiyah, hingga SMA/madrasah aliyah tidak hanya dilaksanakan oleh sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalokasikan anggaran untuk Dinas Pendidikan Lumajang sebesar Rp 557,80 miliar. Itu setara dengan 50 persen anggaran belanja APBD Lumajang 2011.

Ironis