Ini Soal Akurasi

Keadaan Basri dan Wariah terasa ironis karena pada saat yang sama ada tambahan dana pendidikan Rp 15,612 triliun yang muncul sebagai dampak kenaikan anggaran belanja negara dalam APBN Perubahan 2011. Dana ini mengalir ke lima kementerian, yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 100 miliar, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 270 miliar, Kementerian Agama Rp 3,1 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 360 miliar, dan Kementerian Pendidikan Nasional Rp 11,782 triliun.

”Tambahan dana ini untuk menambah beasiswa, bukan proyek fisik, karena waktu yang tersisa tinggal sedikit (harus habis sebelum 31 Desember 2011),” tutur Nuh.

Sebelumnya, anggaran pendidikan dalam APBN 2011 sudah sebesar Rp 248,978 triliun, belum termasuk tambahan Rp 15,612 triliun itu. Anggaran tersebut dibagi atas dua komponen. Pertama, anggaran pendidikan pada kementerian dan lembaga Rp 89,744 triliun. Kedua, anggaran yang ditransfer ke daerah Rp 158,234 triliun.

Keinginan Basri menyekolahkan anaknya ke SMK sebenarnya bak gayung bersambut dengan niat Mendiknas. Nuh berpendapat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibutuhkan lulusan pendidikan teknik yang lebih banyak. Maka dari itu, lulusan teknik ditargetkan naik dari 603.649 orang pada 2010 menjadi 1.116.493 orang pada 2015.

Untuk mendorong itu, pemerintah menyusun rencana besar anggaran pendidikan yang pada tahun 2025 akan mencapai Rp 1.360 triliun. Pemerintah berharap angka partisipasi kasar (APK), yaitu rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk, akan mencapai 53 persen. Angka itu meningkat dibandingkan dengan APK tahun 2010 sebesar 26,34 persen dan APK pada 2015 yang diperkirakan sebesar 33 persen.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan menilai, lolosnya Basri dan Wariah dari dana bantuan pendidikan itu disebabkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran secara akurat masih rendah. Pemerintah seharusnya membuat peta kebutuhan program dan anggaran serta prioritasnya.

”Jadi, ketika ada tambahan dana, mereka segera tahu program yang mana yang masih dibutuhkan, seperti BOS (bantuan operasi sekolah) juga belum mencakup semua. Belum lagi bicara peningkatan mutu,” ujarnya. (OIN/HAR)