Wajib Belajar 12 Tahun Dirintis Mulai 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai tahun 2012 merintis terwujudnya wajib belajar 12 tahun. Sebagai langkah awal, siswa SMA/SMK juga bakal mendapat kucuran dana bantuan operasional sekolah seperti yang selama ini diberikan kepada siswa jenjang pendidikan dasar SD dan SMP.

”Anggaran pendidikan nasional beberapa tahun ke depan cukup tinggi,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Senin (26/9).

Karena itu, setelah biaya operasional sekolah (BOS) SD dan SMP terpenuhi, pemerintah berupaya memberikan BOS kepada SMA/SMK dan madrasah aliyah (MA) supaya wajib belajar 12 tahun terwujud.

Menurut Nuh, pendidikan di jenjang SMA/SMK/MA dirasakan masih sulit dijangkau karena masalah biaya sekolah. Hal ini terlihat dari angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah tahun 2009/2010 yang baru mencapai 69,6 persen. ”Karena itu, untuk mengatasi kendala keterjangkauan, diberikan dana BOS untuk setiap siswa SMA, SMK, dan MA,” kata Nuh.

Pada tahap rintisan ini, dana BOS yang diberikan pada 2012 sebesar Rp 200.000 per siswa. Saat ini ada sekitar sembilan juta siswa di jenjang pendidikan menengah sehingga dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1,8 triliun.

Tingkatkan kapasitas

Untuk mempersiapkan wajib belajar 12 tahun, Nuh mengatakan, pihaknya juga akan menambah kapasitas SMA dan SMK pada tahun 2013. Apabila wajib belajar 12 tahun diberlakukan, APK SMA/SMK yang saat ini 69,6 persen diyakini akan naik. Jika APK naik 10 persen saja, sudah ada tambahan 900.000 siswa baru. Konsekuensinya, perlu ruang kelas baru dan penambahan guru.

”Diharapkan nantinya di setiap kecamatan ada SMA atau SMK negeri yang baru,” ujarnya.

Secara terpisah, Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR, mengatakan, rencana pemerintah menyelenggarakan program rintisan BOS untuk sekolah menengah atau rintisan wajib belajar 12 tahun mulai tahun 2012, perlu diikuti dengan kesiapan aparat pemerintah.

”Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran kepada setiap penyelenggara pendidikan untuk tidak melakukan pungutan dan komersialisasi,” kata Raihan.

Menurut Raihan, pemerintah juga harus mengantisipasi berbagai persoalan yang bisa menghambat terwujudnya program ini, misalnya persoalan mekanisme penyaluran dana BOS SMA. Semua celah potensi penyalahgunaan dana harus diatasi.

”Rintisan program wajib belajar 12 tahun ini harus benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.(ELN/LUK)