RSBI Bukan Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring upaya merintis wajib belajar 12 tahun, pemerintah mengalokasikan bantuan operasional sekolah bagi SMA/SMK dengan memprioritaskan sekolah berstandar pelayanan minimal. BOS itu akan diberikan kepada 6,7 juta dari 9,28 juta jumlah siswa SMA/SMK dengan unit cost Rp 200.000 per siswa per tahun.

”Belum bisa untuk semua siswa dan semua sekolah. Untuk sekolah rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) kemungkinan tidak. Nanti, bertahap,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Hamid Muhammad, Rabu (28/9/2011), di Jakarta.

Hamid mengaku belum ada kepastian jumlah siswa penerima BOS dan unit cost per siswa. Itu tergantung alokasi dana APBN 2012. Perhitungan unit cost Rp 200.000 per siswa per tahun berdasarkan perkiraan kebutuhan siswa dari data survei tenaga kerja nasional tahun 2009.

”Itu estimasi awal saja. Data BPS (Badan Pusat Statistik), rata-rata pengeluaran siswa SMA/SMK per tahun Rp 2,3 juta,” ujarnya.

Khusus untuk SMK, Direktur Pembinaan SMK Joko Sutrisno mengusulkan pemberian BOS menengah kepada 2,7 juta dari 4 juta siswa SMK. Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan. SMK dinilai paling tepat memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap pakai.

”Tenaga kerja kita rata-rata lulusan SMP. Kami ingin rata-rata lulusan SMA. Caranya, melalui wajib belajar 12 tahun itu,” ujarnya.

Tujuan wajar 12 tahun

Hamid mengingatkan, wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK yang kini 73-76 persen dan menekan jumlah anak putus sekolah. Tahun 2009/2010, ada 466.000 (10,9 persen) dari 12,83 juta siswa SMP/MTs tidak lanjut ke SMA/SMK dan 228.000 siswa putus sekolah. ”Kami dorong mereka lanjut ke SMA. Kalau memang ingin bekerja, masuk ke SMK,” ujarnya.

Pengamat pendidikan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Daniel Rosyid, menilai, program wajib belajar hingga 12 tahun saat ini tidak tepat, apalagi dengan kondisi anggaran terbatas. Lebih baik memperkuat pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi dunia pendidikan.

”Lebih baik fokus ke PAUD dan pendidikan dasar bermutu, serta fokus pada karakter daripada bingung soal akses, apalagi ke SMA,” ujarnya. Akses pendidikan ke SMA bisa disiasati dengan layanan pendidikan nonformal yang lebih luwes. (LUK/ETA)