Perkuat Pendidikan di Perbatasan

Ester Lince Napitupulu

Daerah perbatasan yang selama ini diabaikan dalam pembangunan bangsa mulai dilirik. Paradigma bangsa yang menempatkan daerah perbatasan sebagai bagian belakang negeri, perlahan dibalik-kan.

Selama ini, warga negara Indonesia yang tinggal di pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga merasa diabaikan. Bukan hanya soal infrastruktur yang membuat kecil hati jika berhadapan dengan negara tetangga. Pelayanan dasar, semisal kesehatan dan pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga tak kunjung membaik.

Winsulangi Salindeho, Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang berbatasan dengan Filipina, menuturkan, pendidikan dasar yang jadi kewajiban negara tak terpenuhi. ”Ada pulau-pulau yang cuma punya SD. Anak-anak usia wajib belajar di daerah itu tidak bisa melanjutkan ke SMP. Belum lagi jumlah guru kurang,” kata Winsulangi.

Kondisi pendidikan yang terbatas juga dirasakan anak-anak sekolah di Distrik Sota, Merauke, Papua. Di daerah yang berbatasan dengan Papua Niugini ini, listrik sering padam dan tak ada sinyal telepon seluler.

Para siswa SMPN 11 Distrik Sota tidak punya ruang laboratorium. Menggunakan komputer masih langka karena hanya ada dua komputer yang berfungsi. Itu pun sulit dioperasikan karena listrik tidak memadai.

Hal serupa juga terlihat di SMKN 1 Sota. Para siswa banyak berasal dari daerah yang jauh. Mereka tinggal di rumah guru dan asrama.

Pendidikan SMK memang gratis, juga asrama. Namun, semua serba terbatas. Untuk biaya makan 50 orang yang tinggal di asrama hanya ada dana Rp 100 juta per tahun. Padahal idealnya Rp 300 juta per tahun.

Di SMPN 1 Atap Wasur, anak-anak tinggal tersebar di rumah penduduk, selain di asrama. Sekolah memakai dana bantuan operasional sekolah (BOS), tetapi pencairannya sering terlambat.

Meskipun kondisi sekolah terbatas, pendidikan di Sota dilirik anak-anak Papua Niugini. Dari informasi yang diperoleh, pendidikan di Sota masih lebih baik dibandingkan di wilayah perbatasan Papua Niugini.

Di perbatasan Indonesia-Malaysia, ketimpangan tampak nyata. Warga Entikong punya seloroh, ”malaikat” baik hati belum mampir ke wilayah ini.

Kondisi warga Malaysia di perbatasan bertolak belakang dengan kondisi warga Indonesia. Di Malaysia, sekolah-sekolah dibangun dengan baik, terkadang dilengkapi asrama. Guru-guru yang dikirim adalah guru muda yang cakap mengajar.

Dalam pertemuan dengan guru-guru se-Indonesia yang berkemah di wilayah perbatasan pada penghujung 2010 terungkap di Desa Suruh Tembawang, Kabupaten Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar), ada satu guru harus mengajar 111 siswa SD.

Desa itu berpenduduk 2.795 orang. Ada 963 orang buta huruf, tidak tamat SD (689), tamat SD (917), SLTP (113), SLTA (102), diploma (10), sarjana (1).

Budi Suri, guru SMPN 2 Suruh Tembawang, berkisah, 73 siswa di sekolah itu belajar teori teknologi informasi dan komunikasi. Namun, siswa tidak pernah melihat komputer. Aliran listrik pun belum dinikmati warga. Sekolah ini cuma punya satu peta Kalbar dan bola dunia.

Inilah wajah daerah perbatasan. Tak heran jika Indonesia seringkali diremehkan negara tetangga yang melesat maju.

Ubah paradigma

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam beberapa kesempatan mengunjungi daerah perbatasan. Komitmen menguatkan pendidikan di daerah perbatasan pun diucapkan. Secercah harapan untuk memperbaiki kondisi di daerah perbatasan mulai terlihat. Daerah perbatasan mulai diperlakukan sebagai halaman muka bangsa.

Penguatan pendidikan di daerah perbatasan dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional dengan menegerikan sejumlah perguruan tinggi milik pemerintah daerah dan swasta sejak akhir 2010.

Hal itu dilakukan, antara lain, terhadap Universitas Musamus Merauke, Universitas Borneo di Tarakan, Kalimantan Timur, dan Universitas Bangka Belitung. Menyusul Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kepulauan Riau.

Untuk politeknik negeri baru di wilayah perbatasan, yakni Politeknik Bangka Belitung, Politeknik Batam, serta Politeknik Negeri Nusa Utara di Kepulauan Sangihe. Dengan status sebagai perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah lebih mudah mengintervensi kampus-kampus itu.

”Di setiap daerah perbatasan harus ada PTN supaya anak- anak bangsa tidak pergi ke negeri tetangga. Kita harus menciptakan pusat keunggulan dengan memperkuat pendidikan,” kata Nuh.

Dalam kebijakan Kemdiknas, penguatan pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2012 untuk daerah perbatasan adalah membangun sekolah terpadu untuk menyelesaikan persoalan akses dan daya tampung. Sekolah terpadu adalah sekolah yang pembangunannya meliputi bangunan sekolah, asrama siswa, rumah guru, dan sarana lain, untuk wilayah perbatasan dan terpencil.

Rancangan sekolah terpadu di daerah perbatasan untuk tingkat desa jenjang SD kelas 1-3 atau Paket A dan B dalam satu kompleks dibangun sekolah, taman bacaan, program gizi, asrama penitipan anak, dan kelompok bermain persekolahan. Di tingkat kecamatan, mulai dari SD kelas 4-6, SMP kelas 7-9, dibangun sekolah satu atap dengan fasilitas olahraga, perumahan guru, kebun sekolah, dan asrama siswa.

Di Kepulauan Sangihe, kata Winsulangi, dibutuhkan SD-SMP satu atap untuk pulau-pulau yang kini hanya ada SD. Untuk jenjang SMA, perlu sekolah berasrama supaya siswa tidak terkendala jarak tempuh.

Hetifah Sjaifudian, anggota Komisi X DPR, mendukung jika pemerintah menguatkan pendidikan di daerah perbatasan. Namun, kebijakan pemerintah haruslah menyesuaikan kondisi dan kebutuhan tiap daerah.

Secara umum, daerah perbatasan sangat kekurangan guru. Guru-guru yang berpendidikan tinggi umumnya pendatang dan kurang memahami budaya setempat. Guru-guru direkrut dari lulusan SPG dan tenaga kontrak lulusan SMA/Paket C. Mereka mengajar dengan honor jauh dari standar upah minimum regional. ”Perlu ada pembinaan dan dukungan khusus agar guru-guru meningkat kemampuan dan motivasinya. Fasilitas seperti wisma atau tempat tinggal guru di lokasi sekolah sangat diperlukan,” kata Hetifah.

Guru-guru cakap mesti disiapkan dengan baik. Perlu kebijakan khusus untuk memberikan tunjangan dan peluang karier yang sama dengan guru di kota. Penguatan pendidikan juga harus disertai percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kendala transportasi.

Problem jarak menyulitkan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi antarsekolah yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan setempat.

Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran dan program, Kemdiknas harus lebih banyak mendengar masukan dari daerah perbatasan tentang masalah dan kebutuhan mereka.

Perlu evaluasi secara jujur dan terbuka terhadap kebijakan nasional. Misalnya, penentuan dana BOS tidak bisa disamaratakan karena faktor kemahalan. Demikian juga standar penghitungan dana alokasi khusus untuk pembangunan sekolah.