Jangan Membeli Kucing dalam Karung

Selayaknya akreditasi perguruan tinggi menjadi acuan utama bagi calon mahasiswa untuk memilih perguruan terbaik yang akan menjadi tempat menuntut ilmu. Namun, tak banyak orang menjadikan akreditasi sebagai pertimbangan utama untuk memilih perguruan tinggi.

etidaktahuan sebagian masyarakat dan ketidakpercayaan akan kredibilitas lembaga bernama Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) diduga menjadi faktor pemicunya.

Ronny (bukan nama sebenarnya) mengaku terkecoh oleh sebuah perguruan tinggi yang konon berafiliasi dengan sebuah universitas di India. Kejadian yang menimpanya bisa menjadi contoh agar masyarakat berhati-hati memilih lembaga pendidikan. Diawali ketidaktahuan tentang akreditasi, pemuda itu mendaftar ke universitas yang berkampus di seputaran Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Sepintas bangunan ”kampus” tampak lumayan. Ada banyak komputer di sana guna mendukung perkuliahan. Ronny yakin bisa mendapat gelar sarjana teknik dari universitas itu. Tanpa ragu, ia membayar Rp 11 juta untuk syarat mengawali kuliah. Tak lama, puluhan mahasiswa, termasuk dia, melihat keanehan. Staf universitas berkurang, bahkan kemudian kampus tutup. ”Saya ingin uang saya kembali. Bagaimana caranya?” tanyanya. Tentu banyak lagi korban seperti Ronny.

Biasanya, pada penerimaan mahasiswa baru, banyak perguruan tinggi swasta memasang iklan hasil akreditasi yang mereka peroleh. Ini jelas memudahkan masyarakat untuk tahu soal akreditasi.

Pembantu Rektor I Bidang Akademisi Universitas Jayabaya, Jakarta, Popon Sjarif Arifin mengatakan, hasil akreditasi menjadi tolok ukur apakah proses pengajaran di universitas sudah sesuai dengan aturan pemerintah atau belum. Dalam bahasa umum, status akreditasi bisa menjadi petunjuk apakah program studi yang ada bagus atau tidak. ”Jika ada program studi mendapat akreditasi C, itu artinya kita harus segera memperbaiki. Yang mendapat nilai B pun terus kita upayakan agar nanti naik peringkat ke A,” katanya.

Untuk memperbaiki kondisi pembelajaran, tak segan ia bersikap keras kepada dosen dan staf lain. Dosen yang tak membuat satuan acara perkuliahan, misalnya, akan mendapat teguran darinya.

”Negosiasi”

Lembaga BAN-PT berperan sentral dalam menentukan hasil akreditasi. Tak mengherankan jika beredar kabar miring yang ditujukan kepadanya. Skor untuk mencapai nilai akreditasi tertentu, misalnya, bisa ”dinegosiasikan”. Sebuah sumber menyatakan, teorinya perguruan tinggi tak diizinkan mengadakan jamuan makan atau membayar biaya transpotasi (pesawat) dan hotel tim penilai (assessor) BAN-PT. ”Itu kan teori, praktiknya beda. Umumnya, minimal mengadakan jamuan makan,” kata sumber tersebut.

Sementara Universitas Jayabaya memilih untuk menolak ikut negosiasi. ”Saya orang yang maunya lurus saja. Saya tentang habis kalau harus ada duitnya. Karena itu, saat assessor mengecek kondisi kampus, saya selalu ada di sana,” ujar Popon. Namun, pihaknya masih memberikan fasilitas menjemput dan mengantar assessor. ”Assessor biasanya bukan orang Jakarta. Daripada bingung cari alamat, kami berikan fasilitas itu,” ujarnya.

Di pihak lain, Staf Ahli BAN-PT Sutrisno menampik isu adanya ”negosiasi” semacam itu. ”Saya kira sekarang tak terjadi hal seperti itu sebab pemerintah menyediakan biaya transpor dan uang lumsum cukup bagi para assessor,” katanya. Ia menambahkan, skor yang dilaporkan asssessor akan dibahas dalam rapat untuk mengambil kesimpulan. ”Di rapat kan ada assessor lain. Kami bisa mengecek apa benar skor program studi di A bagus. Jika ada pelanggaran oleh assessor, masyarakat bisa melaporkannya ke BAN-PT,” lanjut Sutrisno.

Akan tetapi, ketidakpercayaan telanjur melanda sebagian mahasiswa. Hadiqun Nuha, mahasiswa Universitas Paramadina, Jakarta, menyatakan, biasanya perguruan tinggi yang akan diakreditasi melakukan apa saja untuk meraih nilai baik, termasuk manipulasi. Kampus yang tidak punya ruang dosen dan laboratorium, misalnya, tiba-tiba menyulap ruang perkuliahan menjadi ruang dosen atau laboratorium. ”Sistem akreditasi yang diterapkan BAN-PT sekarang tak layak jadi tolok ukur kualitas PT bersangkutan,” ungkapnya.

Banyak cara untuk memilih tempat kuliah, misalnya mencari tahu dari alumni atau mahasiswa di sana. Lebih afdal lagi melihat langsung kondisi kampus dan sarana pembelajarannya. Bagaimanapun, perlu hati-hati memilihnya agar terhindar dari membeli kucing dalam karung.

(SOELASTRI SOEKIRNO)

 
***

BAN-PT, Si Penentu Akreditasi

Bagi mereka yang belum mengetahuinya, kita kenali dulu lembaga akreditasi kita, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lembaga yang dibentuk tahun 1994 itu merupakan lembaga non-struktural di bawah Menteri Pendidikan Nasional.

Pengurus BAN-PT terdiri atas para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi. Tugasnya ialah menilai mutu dan efisiensi semua perguruan tinggi (negeri, swasta, ataupun kedinasan) secara berkala. Penilaian BAN atas sebuah program studi di PT—diploma, sarjana, sampai pascasarjana—dilakukan atas kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, sampai kerumahtanggaan perguruan tinggi.

Keterbatasan staf membuat satu-satunya lembaga akreditasi PT di Indonesia tersebut merekrut penilai program studi yang disebut assessor. Mereka juga dari kaum akademisi dan profesional (untuk program bidang keahlian). Tugas assessor adalah mengecek kesesuaian laporan perguruan tinggi dalam borang (formulir) dengan fakta di lapangan.

Otomatis BAN-PT juga berfungsi mengawasi mutu semua program studi pendidikan tinggi. Ia juga harus menyebarluaskan informasi mengenai status akreditasi dari program studi kepada publik.

Hasil akreditasi oleh BAN-PT ada empat tingkat, yaitu A, B, C, dan D. Program studi yang mendapat nilai A, B, dan C bisa mengadakan ujian sendiri, tetapi yang bernilai D (tidak lulus) harus segera berbenah. Jika tidak, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional bisa mencabut izin operasionalnya.

”BAN-PT berfungsi memberikan saran pembinaan mengenai peningkatan mutu program-program studi yang sudah diakreditasi. Misalnya, yang bernilai C harus mendapat pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional,” ujar Staf Ahli BAN-PT Sutrisno, pekan lalu.

Bagi banyak perguruan tinggi, terutama swasta, akreditasi sangat bermanfaat karena status akreditasi merupakan cermin kinerja mereka. Hasil akreditasi juga bisa menjadi cara bagi mereka untuk mengiklankan diri kepada masyarakat. (tri)