Tidak Ada Data Akurat di Johar Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Johar Baru sebagai kawasan yang rawan tawuran sebenarnya bukan hanya dihuni oleh masyarakat miskin saja. Di sana juga tinggal masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas atas.

Namun, sangat disayangkan data mengenai masyarakat di sana tidak ada yang tepat. Akibatnya, para peneliti, pemerintah, atau siapa saja yang ingin memetakan kawasan itu sering kali kesulitan dalam mendapatkan data.

Hal ini diungkapkan Musni Umar dan Erman Anom, dua peneliti sosial yang meneliti kawasan Johar Baru. "Data yang kita pakai akhirnya berdasarkan jumlah penerima Beras Murah untuk Orang Miskin (raskin)," kata Musni yang juga mengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Dari data itu diketahui  Kelurahan Kampung Rawa terdapat 931 Kepala Keluarga (KK), di Kelurahan Johar Baru 1.051 KK, di Kelurahan Tanah Tinggi 1.582 KK, dan di Kelurahan Galur 920 KK. Jumlah keseluruhan penerima beras untuk orang miskin sebanyak 4600 KK.

"Jika diasumsikan setiap keluarga penerima beras miskin mempunyai lima anggota keluarga, maka jumlah seluruhnya sebanyak 22.420 orang (20,750persen) dari jumlah penduduk di Johar baru yang tercatat 108.047 jiwa," kata Musni.

Menurut dia, data ini tidak akurat. Dalam setiap petak tempat tinggal, banyak dihuni lebih dari satu kepala keluarga (KK). Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan itu tidak mempunyai kartu keluarga (KK) karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap (suka berpindah-pindah).

Ketua RT dan RW tidak bisa memberikan mereka kartu keluarga dan mencatat mereka sebagai penduduk karena mereka berpindah-pindah. Mereka miskin dan sangat miskin, sehingga tidak mampu membeli rumah. Mereka hanya kos dan mengontrak, walaupun mereka sudah tinggal turun temurun di kawasan itu.

"Sebaiknya Ketua RT dan RW mulai melakukan pendataan ulang semua warga yang tinggal di lingkungannya. Ini amat penting, karena dalam realitas banyak warga yang sudah menetap puluhan tahun tetapi tidak mempunyai KK karena tidak meiliki tempat tinggal yang pasti," tegas Musni.

Dengan pendataan yang pasti dan tercatat sebagai warga legal, maka apabila ada program dari pemerintah untuk perbaikan kualitas hidup, mereka juga terjangkau. Mereka mempunyai harapan untuk hidup lebih baik.