Program Pendidikan Gratis Habiskan Rp 800 Miliar

MAKASSAR, KOMPAS.com — Pemerintah Sulawesi Selatan sudah merealisasikan lebih dari Rp 800 miliar Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi untuk program pendidikan gratis dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Patabai Pabokori mengatakan, dana sebesar ini setara dengan membangun ribuan kilometer jalan baru di Sulawesi Selatan.

"Sekarang sudah lebih dari Rp 800 miliar dana pendidikan gratis dari provinsi kepada 24 kabupaten/kota," kata Patabai.

Patabai mengemukakan, program pendidikan gratis di Sulawesi Selatan yang dimulai 2008 berdampak besar pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi tersebut. Program ini mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan drastis angka putus sekolah.       

Penurunan angka putus sekolah Sulsel untuk tingkat SD sederajat dari 2,38 persen di 2008, turun jadi 2,10 persen di 2009, dan tersisa 1,85 persen di tahun 2010. Sementara, untuk SMP sederajat, 1,86 persen di 2008 menjadi 1,55 persen pada 2009, dan tersisa 1,45 persen pada tahun 2010.

Pendidikan gratis juga mendongkrak angka melek huruf usia 15 tahun ke atas pada tahun 2008 mencapai 86,55 persen naik menjadi 87,55 persen di 2009 dan 88,98 persen tahun 2010. Tahun 2011 ini, ditargetkan angka melek huruf di Sulawesi Selatan mencapai 90 persen. Demikian pula tingkat kelulusan ujian nasional (UN). Menurut Patabai, angka kelulusan terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Nilai rata-rata UN SD/sederajat tahun 2008/2009 mencapai 6,10 naik menjadi 6,86 pada tahun 2009/2010   

Adapun, nilai rata-rata UN untuk SMP sederajat tahun 2008/2009 yang mencapai 6,29 menjadi 7,64 di 2009/2010 dan naik lagi menjadi 7,82 di 2010/2011. Sementara, tingkat kelulusan untuk SMP sederajat di 2008/2009 mencapai 94,22 persen, meningkat tajam menjadi 99,77 persen di 2009/2010, dan naik menjadi 99,82 persen di 2010/2011.

Program pendidikan gratis Sulsel dibiayai dari sharing anggaran yakni 40 persen ditanggung APBD provinsi dan 60 persen ditanggung APBD seluruh kabupaten/kota. Hanya saja, masih banyak kabupaten/kota yang tidak memenuhi kewajibannya 60 persen, tetapi ada juga beberapa daerah yang mengalokasi lebih dari itu.