Rehabilitasi Sekolah di NTT Belum Dilakukan

Kupang, Kompas - Rehabilitasi bangunan sekolah yang tak layak di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, hingga Rabu (2/11) belum terlihat aktivitas fisiknya. Rencana rehabilitasi sekolah itu seperti di SD Negeri Asam Tiga hanya sebatas peletakan batu pertama, lalu tak ada kelanjutannya.

SD Negeri Asam Tiga pernah dikunjungi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh Juli lalu, pada malam hari. Setelah melihat kondisi fisik sekolah yang tak layak pakai karena hanya beratap daun, berlantai tanah, dan berdinding bebak atau rangkaian pelepah gewang (sebangsa palem), Mendikbud kemudian mencari dana untuk rehabilitasi sekolah. Oktober lalu, dilakukan peletakan batu pertama rehabilitasi sekolah dalam paket Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung (Gernas PRG) SD dan SMP 2011. Namun, setelah peletakan batu pertama tak ada kelanjutannya.

Begitu pun di SMP Negeri 6 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum dilakukan pembangunan fisik. Sebagian bangunan sekolah yang terdiri dari enam kelas telah dibongkar sejak sebulan lalu, tetapi belum dilakukan pembangunan kembali. Padahal, proyek rehabilitasi itu harus selesai Desember 2011.

Dana belum turun

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Kupang Benyamin Nomleni di Kupang, Rabu pagi, mengatakan, dana proyek hingga kini belum turun. Kendala lain, gambar bangunan sekolah dari konsultan juga belum ada. ”Kalau menurut jadwal, kegiatan fisik proyek seharusnya sudah mulai dikerjakan,” tuturnya.

Di Lombok Barat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta keterangan 11 orang kepala sekolah dasar menyusul adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009. ”Ada 12 orang yang dipanggil, tetapi seorang lainnya sakit,” kata Kepala Bidang Humas Polda NTB Ajun Komisaris Besar Sukarman Husain.

Di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucurkan dana Rp 441 miliar untuk pembangunan 5.000 unit ruang kelas baru. ”Dana Rp 85 juta per sekolah langsung dikucurkan agar sekolah dapat membangun secara swadaya,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

(ANS/RUL/ELD)