Sekolah Harus Jujur soal Data Penerima Beasiswa

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Illa Sailah meminta agar sekolah bersikap jujur dalam melaksanakan proses seleksi siswa yang akan diusulkan sebagai penerima beasiswa Bidik Misi. Hal ini dinilainya penting agar tidak timbul masalah di kemudian hari.

"Kenyataan masih banyak kepala sekolah yang melakukan seleksi siswa berdasarkan ’keinginannya’ sehingga siswa-siswa yang seharusnya masuk kriteria menjadi terabaikan," kata Illa, dalam diskusi tentang "Beasiswa Pemerintah", Rabu (2/11/2011) di Jakarta.

"Tindakan sekolah dan kepala sekolah yang melakukan seleksi siswa dengan mengedepankan unsur kedekatan, nepotisme atau  like and dislike, justru akan merugikan sekolah sendiri," ujarnya.

Pasalnya, kata Illa, para calon penerima beasiswa Bidik Misi akan melewati serangkaian seleksi yang dilaksanakan tim dari perguruan tinggi yang menjadi tujuan siswa untuk melanjutkan pendidikannya.

"Dari hasil seleksi yang dilakukan tim PTN (perguruan tinggi negeri), ternyata masih ditemukan siswa yang tidak layak menerima beasiswa karena orangtuanya masuk kategori berpenghasilan cukup. Ketidakjujuran pihak sekolah ditemukan saat siswa diminta untuk mengisi formulir data diri, ternyata ditemukan orangtuanya berpenghasilan Rp 15 juta," katanya.

Akibatnya, sekolah dan kepala sekolah yang telah mengirimkan siswa-siswanya untuk menjadi calon penerima beasiswa akan mendapatkan penilaian kurang baik sehingga menjadi catatan tersendiri dari tim seleksi. Oleh karena itu, Illa meminta agar guru-guru sejak awal mempersiapkan calon siswa yang akan dicalonkan sebagai usulan penerima Bidik Misi dengan melakukan seleksi ketat sehingga siswa-siswa yang benar-benar membutuhkan yang layak menerima.

Sejak program beasiswa Bidik Misi diluncurkan tahun 2010, sekolah memberikan respons dengan mengirim permohonan hampir di seluruh pelosok Tanah Air. Ada beberapa provinsi yang secara antusias merespons tawaran beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu di antaranya dari Papua, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Namun, penerima beasiswa sebagian besar masih didominasi siswa yang bersekolah di Pulau Jawa.

Sementara itu, data yang diperoleh tim Bidik Misi terkait data siswa yang mencatatkan penghasilan orangtua sebesar Rp1 juta per bulan didominasi dari calon penerima beasiswa terbanyak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua, sedangkan wilayah lain bervariasi antara 50 persen hingga 80 persen.               

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program Bidik Misi untuk memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi di 104 perguruan tinggi penyelenggara.

Bidik Misi yang merupakan program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) yang dicanangkan tahun 2010 ini terus dilanjutkan pada tahun ini dengan kembali menerima 20.000 calon mahasiswa yang diselenggarakan di 117 perguruan tinggi penyelenggara.