Mendikbud: Perguruan Tinggi Harus Nirlaba

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, perguruan tinggi nantinya harus bersifat nirlaba sebagaimana yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi. Hal itu dikatakannya seusai mengisi sebuah talkshow di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (14/11/2011).

"Kami sedang menyiapkan RUU Perguruan Tinggi, antara lain untuk memastikan aksestabilitas masuk perguruan tinggi," katanya.

Ia menjelaskan, aksestabilitas masuk perguruan tinggi, terutama bagi mahasiswa miskin sebenarnya sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66/2010. Akan tetapi, penerapannya diharapkan lebih kuat lagi lewat UU.

Tanpa diatur dalam UU, Nuh mengatakan, kuota mahasiswa miskin sebesar 20 persen dari total mahasiswa suatu perguruan tinggi negeri (PTN) pun sudah bisa ditetapkan. Apalagi, jika ketentuan tersebut dituangkan dalam UU.

Melalui UU Perguruan Tinggi tersebut, kata dia, perguruan tinggi juga diharuskan bersifat nirlaba. Penyelenggaraan perguruan tinggi tidak boleh dicampuradukkan dengan unsur-unsur komersialisasi.

Saat ditanya bagaimana penerapan keharusan sifat nirlaba itu dalam perguruan tinggi swasta (PTS), termasuk peran yayasan, ia mengatakan, pemerintah tetap akan memberikan dukungan dan fasilitas.

"Kami akan memberikan dukungan dan fasilitas (bagi PTS), karena bagaimanapun semuanya bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak boleh dicampur dengan komersialisasi," tegas Nuh.