Guru Kritik Kebijakan Pendidikan Nasional - Kompas.com

Guru Kritik Kebijakan Pendidikan Nasional

Kompas.com - 24/11/2011, 13:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengatakan, berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Air memiliki korelasi langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional saat ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. Padahal, katanya, hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat mulia bangsa.

Desain pendidikan nasional, menurut Sulistyo, meneruskan kerangka politik etis pemerintah kolonial Belanda. Hal itu tercermin pada pendidikan yang masih diskriminatif,  menghasilkan tenaga kerja murah, dan menciptakan lulusan yang berorientasi menjadi pegawai negara.

"Kebijakan yang tidak jelas antara pusat dan daerah membuat pendidikan kita juga menjadi tidak jelas, apakah pendidikan nasional, atau pendidikan daerah," kata Sulistyo saat syukuran memperingati Hari Guru Nasional dan hari jadi PGRI ke-66, di gedung PGRI, Jakarta, Kamis (24/11/2011).

Menurutnya, pendidikan nasional belum disusun sebagai sebuah upaya membangun mindset dan mentalitas bangsa merdeka yang bertanggungjawab terhadap diri serta lingkungannya. Ketiadaan visi dan program pendidikan yang tidak diagendakan dalam strategi pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa, dinilainya sebagai salah satu pemicu utama yang membuat operasi pendidikan nasional berlangsung seperti tanpa arah.

"Itulah mengapa sejak lama kami meneriakkan agar segera dilaksanakan evaluasi terhadap otonomi daerah. Jika tidak, kami khawatir pendidikan menjadi semakin tidak jelas," kata Sulistyo.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorInggried Dwi Wedhaswary

    Terkini Lainnya

    Peti Matinya Dihancurkan, Lansia di China Dapat Kompensasi Rp 2 Juta

    Peti Matinya Dihancurkan, Lansia di China Dapat Kompensasi Rp 2 Juta

    Internasional
    Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya

    Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya

    Nasional
    Kepada Sudirman, Ganjar Minta Diajari Buka 5 Juta Lapangan Kerja dalam 5 Tahun

    Kepada Sudirman, Ganjar Minta Diajari Buka 5 Juta Lapangan Kerja dalam 5 Tahun

    Regional
    Partai Hijau di Australia Desak Legalisasi Ganja

    Partai Hijau di Australia Desak Legalisasi Ganja

    Internasional
    Kekuatan Jokowi Untuk Pilpres 2019 Dianggap Lebih Besar Daripada 2014

    Kekuatan Jokowi Untuk Pilpres 2019 Dianggap Lebih Besar Daripada 2014

    Nasional
    Kasus Korupsi Berlian Rp 208 Triliun, Parlemen Zimbabwe Panggil Mugabe

    Kasus Korupsi Berlian Rp 208 Triliun, Parlemen Zimbabwe Panggil Mugabe

    Internasional
    Tertimpa Boneka Beruang saat Tidur, Bayi 18 Bulan Meninggal

    Tertimpa Boneka Beruang saat Tidur, Bayi 18 Bulan Meninggal

    Internasional
    Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

    Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

    Nasional
    Ida Fauziyah Sebut Perempuan Paling Banyak Terdampak Kemiskinan di Jateng

    Ida Fauziyah Sebut Perempuan Paling Banyak Terdampak Kemiskinan di Jateng

    Regional
    Para Perempuan Pengelola Sampah untuk Selamatkan Bumi

    Para Perempuan Pengelola Sampah untuk Selamatkan Bumi

    Regional
    Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

    Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

    Nasional
    Berteduh di Pos Ronda, Warga Sukabumi Diduga Tewas Tersambar Petir

    Berteduh di Pos Ronda, Warga Sukabumi Diduga Tewas Tersambar Petir

    Regional
    Kota di AS Larang Polisinya Berlatih dengan Militer Israel

    Kota di AS Larang Polisinya Berlatih dengan Militer Israel

    Internasional
    Dilarang ke Pesta Ultah Teman, Gadis 14 Tahun Lompat dari Lantai 15

    Dilarang ke Pesta Ultah Teman, Gadis 14 Tahun Lompat dari Lantai 15

    Internasional
    Ganjar Tepis Anggapan soal Keterlambatan Pengadaan E-KTP di Jateng

    Ganjar Tepis Anggapan soal Keterlambatan Pengadaan E-KTP di Jateng

    Regional
    Close Ads X