Melayu-Tionghoa Bersaudara Tanpa Sekat
Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 2006 tersebut sengaja dilakukan pemerintah setempat guna menunjukkan dan memberi pesan kepada masyarakat luas bahwa daerah itu dihuni warga berbagai suku dan agama, yang semuanya memiliki posisi setara.
”Harmonisasi antarwarga Melayu dan Tionghoa di Bangka begitu kental dan mesra. Kebiasaan ini sudah berlangsung sejak nenek moyang kami sehingga kami wajib merawatnya” kata Bupati Bangka Yusroni Yazid di Sungailiat, Senin (24/10).
Harus diakui, antara Bangka dan masyarakat Tionghoa sudah seperti dua sisi mata uang. Di pulau ini, kelompok masyarakat Tionghoa telah menyatu dengan tanah setempat selama ratusan tahun.
Budayawan Bangka, Akhmad Elvian, menjelaskan, masyarakat Tionghoa mulai hadir di Pulau Bangka selama periode 1757-1776 atas kehendak Sultan Ahmad Najamuddin Adikusumo, putra Sultan Mahmud Badaruddin II, yang saat itu memimpin Kerajaan Sriwijaya. Tujuan utama mendatangkan mereka adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas pengolahan timah sebab warga Tionghoa dinilai lebih terampil dan sudah menguasai teknologi penambangan timah.
Gelombang berikutnya didatangkan lagi para petani, tukang jahit, dan tukang kayu. Kehadiran beragam profesi itu dimaksudkan agar terjalin hubungan yang lebih luas antara warga asal China dan masyarakat setempat.
Para warga asal China yang datang ke Bangka saat itu umumnya laki-laki dan tidak membawa keluarga. Seiring dengan perjalanan waktu, mereka pun akhirnya memilih bertahan di Bangka dengan menikahi perempuan-perempuan pribumi dan Melayu di sana.
”Jadi, masyarakat Tionghoa di Bangka saat ini merupakan keturunan pribumi dan Melayu. Hubungan persaudaraan dan keharmonisan erat yang terjalin antara masyarakat Tionghoa dan Melayu di Bangka selama ini karena mereka umumnya memiliki garis keturunan yang sama,” ujar Akhmad.
Dengan adanya asimilasi yang kuat melalui perkawinan itu akhirnya berkembang penyebutan di kalangan masyarakat Bangka, yakni fan ngin, to ngin jit jong, yang berarti ’pribumi, Melayu, dan Tionghoa semuanya sama dan setara’. ”Karena itu, hubungan kekeluargaan antarwarga Melayu, Tionghoa, dan pribumi di Bangka tidak lahir secara kebetulan demi menjaga stabilitas wilayah, tetapi karena merasa sebagai satu keluarga besar,” ungkapnya.
Seorang pegawai kolonial Belanda, Boggart, menurut Akhmad, pada tahun 1803 pernah berkunjung ke Bangka. Berdasarkan pengamatannya, Boggart mendeskripsikan ada empat kelompok etnis yang hidup di Bangka. Mereka adalah orang melayu dari Johor Siantan (Malaysia), orang Tionghoa, orang laut, dan orang darat atau orang gunung.
Orang darat atau gunung merupakan warga pribumi Bangka. Yang belum beragama Islam disebut orang Lom dan yang sudah menganut Islam disebut Selam. Orang darat masih tersisa di daerah Air Abik, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Mereka disebut suku Mapur. Sementara orang laut bertahan di daerah Kedimpel dan Tanjunggunung, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Mereka adalah komunitas suku Sekak.
”Deskripsi Boggart ini membuktikan adanya kesetaraan Melayu, Tionghoa, dan pribumi di Bangka terjalin sejak ratusan tahun silam,” katanya.
Saat ini, populasi warga Tionghoa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekitar 30 persen dari total 1,2 juta jiwa penduduk wilayah itu. Mereka menekuni berbagai profesi, seperti pengusaha, petani, nelayan, tukang jahit, serta penjual sayur, ikan, dan buah-buahan. Ada juga guru dan karyawan.
Tempat tinggal mereka pun tidak selalu terkonsentrasi di lokasi tertentu, tetapi cenderung membaur dengan masyarakat dari etnis dan agama lain. Itu sebabnya, pembauran berlangsung alami.
”Sejak kecil, saya sudah bergaul dan bermain bersama anak-anak warga Tionghoa. Kami bersahabat kental sehingga saya dan beberapa teman yang Melayu bisa berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Orangtua kami pun selalu berpesan bahwa kami dengan orang Tionghoa adalah saudara dekat,” kata Sudirman (35), warga Melayu di Pasir Putih, Kecamatan Nangkoi, Kota Pangkal Pinang.
Jika ada warga Tionghoa menggelar hajatan atau dalam kedukaan, tetangganya warga Melayu atau etnis lain selalu dilibatkan. Begitu pula sebaliknya, jika etnis lain melakukan kegiatan serupa, warga Tionghoa pun bahu-membahu untuk memasak, mengurusi tamu, dan lain-lain.
”Eratnya kebersamaan ini membuat hampir tidak ada konflik sosial yang melibatkan etnis di Bangka. Apalagi, pekerjaan yang ditekuni dan jenis rumah yang ditempati pun hampir sama sehingga nyaris terbebas dari kecemburuan sosial,” kata Sudirman.
Saat Imlek atau Lebaran, mereka bersalam-salaman sebab di antara warga Melayu dan Tionghoa sering terjadi perkawinan silang. ”Anak laki-laki saya ada yang kawin dengan perempuan Melayu dan masuk Islam. Tetapi, saat Imlek, dia bersama istri dan mertuanya datang ke rumah memberikan selamat. Saat Lebaran, kami sekeluarga juga mendatangi rumah anak dan besan untuk menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri,” ungkap Akik (56), keturunan Tionghoa di kawasan Pasir Putih, Pangkal Pinang.
Kebiasaan bersilaturahim tersebut tidak hanya dilakukan keluarga Akik, bahkan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat di Bangka, baik masyarakat Tionghoa maupun
Uskup Pangkal Pinang Mgr Hilarius Moa Nurak SVD juga mengakui, persaudaraan yang terbina melalui perkawinan telah membuat hubungan antara warga Tionghoa, Melayu, dan Islam di Bangka Belitung nyaris tanpa sekat. Beberapa tahun lalu pernah ada pihak yang melakukan provokasi guna membenturkan warga Tionghoa dengan Melayu dan Islam di wilayah itu, tetapi tidak berhasil.
”Harmonisasi seperti ini harus terus terbina dan terpelihara. Namun, para pembuat kebijakan pun perlu mengayomi semua pihak agar kebersamaan yang telah terjalin di tengah masyarakat tidak dihancurkan oleh kepentingan politik sesaat,” ujar Uskup Hilarius menegaskan.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
