2012, Distribusi Guru Libatkan Lima Kementerian - Kompas.com

2012, Distribusi Guru Libatkan Lima Kementerian

Kompas.com - 27/11/2011, 07:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Januari 2012, lima kementerian sepakat untuk melakukan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

"Kesepakatan lima menteri ini sudah ditandatangani melalui peraturan bersama. Ini tindak lanjut dari instruksi Presiden mengenai regulasi pemerataan distribusi guru yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, Jumat (25/11/2011) di Kemdikbud, Jakarta.

Lima kementerian itu adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Kemdikbud, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut Nuh, tujuan perumusan peraturan bersama ini adalah meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kebutuhan guru, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini nonformal dan informal (PAUDNI) dapat terpenuhi.

"Dengan diberlakukannya desentralisasi pemerintahan, daerah perlu melakukan pengelolaan guru dengan lebih cermat lagi, terutama dalam masalah perencanaan, pengangkatan, penempatan, dan pembinaan guru," ujarnya.

Nuh mengakui, persoalan distribusi guru hingga kini masih timpang sehingga terkesan bahwa persoalan mendasar tentang guru ada pada kekurangan jumlah yang bersifat menahun.

Padahal, lanjut Nuh, fakta menunjukkan bahwa rasio guru-siswa Indonesia terbilang sangat cukup, bahkan cukup baik, jika dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya. Namun, pendistribusian guru belumlah merata.

"Penataan ini jadi penting karena jumlah guru yang memasuki masa pensiun hingga 2014 cukup besar, sementara rasio guru-siswa cukup baik. Semua memerlukan perencanaan yang matang," ujarnya.

Nuh mengatakan, peraturan bersama tentang penataan dan pemerataan guru PNS tak hanya mengatur tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan tersebut juga mengatur soal sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.

"Sanksi akan diberikan kepada daerah yang tidak melakukan penataan dan pemerataan guru yang berpegang pada rekomendasi Kemdikbud," ungkapnya.

Sanksi itu, lanjut Nuh, bisa berupa penghentian sebagian bantuan finansial fungsi pendidikan. Kemdikbud akan memberi rekomendasi kepada Kemdagri untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati/wali kota atau gubernur yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerahnya.

Sementara itu, Kemenpan dan RB akan menunda pemberian formasi guru PNS kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi sesuai ketentuan.

Adapun Kementerian Keuangan akan memberi sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorInggried Dwi Wedhaswary

    Terkini Lainnya

    Peti Matinya Dihancurkan, Lansia di China Dapat Kompensasi Rp 2 Juta

    Peti Matinya Dihancurkan, Lansia di China Dapat Kompensasi Rp 2 Juta

    Internasional
    Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya

    Mulai Tahun Ini, Calon Jemaah Haji yang Meninggal Dunia Bisa Digantikan Keluarganya

    Nasional
    Kepada Sudirman, Ganjar Minta Diajari Buka 5 Juta Lapangan Kerja dalam 5 Tahun

    Kepada Sudirman, Ganjar Minta Diajari Buka 5 Juta Lapangan Kerja dalam 5 Tahun

    Regional
    Partai Hijau di Australia Desak Legalisasi Ganja

    Partai Hijau di Australia Desak Legalisasi Ganja

    Internasional
    Kekuatan Jokowi Untuk Pilpres 2019 Dianggap Lebih Besar Daripada 2014

    Kekuatan Jokowi Untuk Pilpres 2019 Dianggap Lebih Besar Daripada 2014

    Nasional
    Kasus Korupsi Berlian Rp 208 Triliun, Parlemen Zimbabwe Panggil Mugabe

    Kasus Korupsi Berlian Rp 208 Triliun, Parlemen Zimbabwe Panggil Mugabe

    Internasional
    Tertimpa Boneka Beruang saat Tidur, Bayi 18 Bulan Meninggal

    Tertimpa Boneka Beruang saat Tidur, Bayi 18 Bulan Meninggal

    Internasional
    Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

    Politisi PDI-P Sebut Jokowi dan Prabowo Bisa Bersatu, Asalkan...

    Nasional
    Ida Fauziyah Sebut Perempuan Paling Banyak Terdampak Kemiskinan di Jateng

    Ida Fauziyah Sebut Perempuan Paling Banyak Terdampak Kemiskinan di Jateng

    Regional
    Para Perempuan Pengelola Sampah untuk Selamatkan Bumi

    Para Perempuan Pengelola Sampah untuk Selamatkan Bumi

    Regional
    Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

    Sandiaga Bantah Bahas Bersatunya Jokowi-Prabowo Saat Bertemu Ketum PPP

    Nasional
    Berteduh di Pos Ronda, Warga Sukabumi Diduga Tewas Tersambar Petir

    Berteduh di Pos Ronda, Warga Sukabumi Diduga Tewas Tersambar Petir

    Regional
    Kota di AS Larang Polisinya Berlatih dengan Militer Israel

    Kota di AS Larang Polisinya Berlatih dengan Militer Israel

    Internasional
    Dilarang ke Pesta Ultah Teman, Gadis 14 Tahun Lompat dari Lantai 15

    Dilarang ke Pesta Ultah Teman, Gadis 14 Tahun Lompat dari Lantai 15

    Internasional
    Ganjar Tepis Anggapan soal Keterlambatan Pengadaan E-KTP di Jateng

    Ganjar Tepis Anggapan soal Keterlambatan Pengadaan E-KTP di Jateng

    Regional
    Close Ads X