Kasus Besar Tunggu Abraham

Jakarta, Kompas - Abraham Samad, yang terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, harus memenuhi sejumlah janji yang disampaikannya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon pemimpin KPK periode 2011-2015. Abraham berjanji akan menuntaskan kasus besar.

Abraham juga bersedia mundur apabila dalam satu tahun tidak mampu berbuat banyak di KPK. ”Saya harap, ia tidak lupa dengan janjinya, yaitu apabila tidak mampu menuntaskan kasus besar, seperti pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century dan korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang, ia mundur,” kata Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, (F-PG), Jumat (2/12) di Jakarta.

Jajak pendapat Kompas pada November lalu memperlihatkan tingkat kepuasan publik kepada KPK kian merosot, hanya 32 persen dibandingkan 43,8 persen pada Januari 2011. Padahal, Februari 2009, tingkat kepuasan publik kepada KPK sempat mencapai 61,4 persen (Kompas, 28/11). Turunnya tingkat kepuasan masyarakat itu antara lain disebabkan KPK belum berhasil menuntaskan kasus korupsi besar, seperti pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, mafia pajak, dan proyek wisma atlet di Palembang yang melibatkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

Busyro tersisih

Abraham, Jumat, terpilih sebagai Ketua KPK dalam pemilihan di Komisi III DPR. Ia didampingi Bambang Widjojanto, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain yang bersamaan terpilih menjadi unsur pimpinan KPK, serta Busyro Muqoddas yang sebelumnya menjadi Ketua KPK.

Pemilihan pemimpin KPK direncanakan pukul 09.00. Namun, Jumat pagi, Sekretariat Komisi III DPR mengumumkan rapat diundurkan menjadi pukul 14.00 atas permintaan Ketua Komisi III Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD).

Setelah diprotes, rapat sempat dibuka pada pukul 10.15. Namun, karena Busyro belum datang untuk menyatakan kesediaan menjadi unsur pimpinan KPK, bukan ketua, jika tak terpilih kembali, akhirnya rapat tetap digelar pada pukul 14.00. Penundaan rapat itu diduga terkait belum selesainya lobi-lobi antarfraksi untuk meloloskan calon pemimpin KPK yang diunggulkannya.

Dalam rapat yang dihadiri 56 anggota Komisi III DPR itu, Abraham dan Bambang masing-masing meraih 55 suara, Adnan (51), dan Zulkarnain (37). Yunus Husein, mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menempati peringkat kedua, sesuai hasil Panitia Seleksi, hanya meraih 20 suara. Ia diikuti Aryanto Sutadi dengan 3 suara, Abdullah Hehamahua (2), dan Handoyo Sudradjat tidak meraih suara.

Mantan Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) mengakui, fraksinya memilih Abraham sebagai Ketua KPK karena Abraham paling bersih dari kontaminasi politik. Ia juga dinilai mempunyai visi yang jelas. Abraham dipilih menjadi Ketua KPK oleh semua fraksi di Komisi III DPR.

Dari keterangan yang diperoleh Kompas, Bambang yang sebelumnya diunggulkan menjadi Ketua KPK tidak dipilih oleh mayoritas anggota Komisi III karena hubungannya diduga terlalu dekat dengan penggiat gerakan kemasyarakatan dan tidak independen. Zulkarnain dan Adnan tak dipilih sebab keduanya memiliki kedekatan dengan polisi dan kejaksaan. Busyro ditolak antara lain karena dinilai terlalu banyak berwacana dan beberapa kali ”menyerang” DPR.

Kompromi antarparpol

Koordinator Koalisi Masyarakat Antikorupsi Fadjroel Rachman di Jakarta, Jumat, menilai, terpilihnya Abraham sebagai Ketua KPK dan unsur pimpinan KPK lain, mencerminkan kompromi antarpartai politik di DPR. Sosok Abraham yang kurang menonjol prestasinya dibandingkan Bambang menunjukkan bahwa DPR tidak serius memberantas korupsi, padahal agenda publik jelas menyatakan perang 100 persen melawan korupsi.

”Bambang terpilih masuk jajaran pemimpin KPK karena tak ada alasan menolaknya. Menolak Bambang berarti menolak Indonesia dibersihkan dari korupsi. Namun, tiga calon lain yang diberi ranking tinggi oleh Panitia Seleksi justru tak terpilih,” ungkapnya.

Prestasi Abraham selama ini tak menonjol. Dengan rekam jejak seperti itu, kata Fadjroel, masyarakat tidak bisa berharap banyak pada Abraham untuk bisa menuntaskan kasus korupsi yang menarik perhatian publik.

Sebaliknya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Denny Kailimang menilai terpilihnya Abraham dan tiga unsur pimpinan KPK yang baru itu adalah yang terbaik. Mereka harus diberi kesempatan lebih dahulu untuk membuktikan kinerjanya. ”Justru kita punya harapan yang besar pada Abraham karena sosoknya masih muda,” katanya.

Menurut Denny, catatan prestasi Abraham tidak mengecewakan. Dengan sikapnya selama ini, ia bisa progresif memimpin KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, publik menunggu kiprah pemimpin baru KPK. ”Kita tunggu saja. Mereka sudah berjanji di depan anggota DPR dan disaksikan masyarakat,” paparnya lagi.

Ahli hukum pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Jakarta, Yenti Garnasih, mengingatkan, pemimpin baru KPK harus bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang besar. Pekerjaan rumah itu meliputi menangkap tersangka penyuap dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti, mengusut pemberian dana talangan ke Bank Century, dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Yenti juga mengingatkan, KPK harus menuntaskan kasus wisma atlet, terutama terkait aliran dana yang disebutkan diterima Nazaruddin. (ATO/ONG/NTA/NWO/RAY/BIL/FAJ/FER/LOK/TRA)