ICW: Penggunaan Dana BOS Boros!

Kompas.com - 14/12/2011, 12:46 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada pemborosan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2009-2011 yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri dalam jumpa pers review kebijakan dana BOS, Rabu (14/12/2011), di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan, pemborosan itu terjadi karena dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS, pemerintah secara jelas mewajibkan sekolah untuk membeli beberapa buku teks pelajaran menggunakan dana BOS. Menurutnya, juknis itu tak menjadi masalah jika  buku teks pelajaran yang dibeli benar-benar diperlukan. Misalnya, untuk mata pelajaran yanng diujikan dalam ujian Nasional (UN), seperti Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Namun, kata Febri, ada pula pembelian buku teks pelajaran yang tingkat keperluannya kurang mendesak, seperti buku untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, mau pun Seni Budaya dan Keterampilan.

Dalam juknis penggunaan dana BOS tahun 2011, Kemdiknas mewajibkan sekolah membeli buku teks pelajaran. Untuk jenjang SD, sekolah diwajibkan membeli buku Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan untuk jenjang SMP sekolah juga diwajibkan membeli buku mata pelajaran yang sama ditambah mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan.

"Analisa kami, ada pihak lain yang mempengaruhi Kemdiknas untuk mewajibkan pembelian buku-buku tersebut," kata Febri.

Ia menambahkan, berdasarkan analisa ICW di Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Tenggara, terdapat banyak buku mata pelajaran tersebut yang ditumpuk berdus-dus dan tidak digunakan karena memang tingkat keperluannya kurang mendesak, dan bukan prioritas.

"Pelajaran itu kan lebih kepada praktik, bahkan buku untuk SD dicetak dengan huruf yang kecil-kecil. Padahal, anak kelas 1 atau 2 SD jelas tidak akan tertarik dengan buku yang muatan gambarnya sangat sedikit. Pertanyaannya, kenapa ditegaskan, dan wajib," ujar Febri.

Adapun, dalam lembar akhir juknis penggunaan dana BOS 2011, tambahnya, juga terdapat lembaran yang wajib diisi oleh pihak sekolah untuk disetorkan kepada Kemdikbud. Dalam lembar tersebut, sekolah wajib menguraikan buku mata pelajaran apa yang dibeli, berapa jumlahnya, dan nama penerbit.

Menurutnya, lembar tersebut sangat mencurigakan. ICW menduga, lembaran tersebut nantinya akan menjadi bahan 'diskusi' antara pihak Kemdikbud dengan konsorsium buku.

"Sekolah tidak terlalu memerlukan buku tersebut, tapi dalam sisi lain semuanya diatur dalam juknis sehingga sekolah terpaksa membelinya. Itu adalah pemborosan. Dalam perhitungan kami nilainya mencapai triliunan, dan akan kami telusuri," papar Febri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.