Penggunaan Dana Pendidikan Belum Transparan

BREBES, KOMPAS.com - Masih banyak sekolah di Indonesia, belum transparan dalam menggunakan dana pendidikan dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa kasus masih ditemukan, antara lain penggelembungan dana, anggaran fiktif, serta anggaran ganda.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Kampanye Publik Indonesia Corruption Watch, Illian Deta Ata Sari, di sela-sela Roadshow Anti Korupsi di SMA Negeri 1 Brebes, Kamis (15/12/2011).

Menurut dia, ketidaktransparanan penggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) belum transparan, terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Hal itu terjadi pada semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).

Beberapa modus yang ditemukan, antara lain penggunaan anggaran fiktif, dan penggelembungan anggaran.

Ia mencontohkan kasus yang pernah terjadi pada salah satu SMA di Kota Surakarta, yaitu berupa penggelembungkan anggaran untuk organisasi siswa intra sekolah (OSIS), oleh pihak sekolah. Pengurus OSIS dipaksa menandatangani kuitansi, dengan nilai nominal yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan dana yang mereka terima.

Selain itu, modus lain yang ditemukan yaitu penggunaan anggaran ganda. ICW, lanjutnya, pernah menemukan kasus anggaran ganda pembelian laptop, pada salah satu sekolah di Jakarta. Saat itu untuk membeli 20 unit laptop, sekolah yang bersangkutan mengajukan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut Illian, kasus-kasus tersebut juga banyak ditemukan di daerah lain. Bahkan pada kasus anggaran untuk OSIS, beberapa sekolah juga mengintimidasi siswa, sehingga mereka tidak berani melapor.

"Siswa diintimidasi, nilainya jelek atau dikeluarkan dari sekolah," katanya.

Oleh karena itu, ICW bersama beberapa lembaga, antara lain Transparency International Indonesia (TII), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Club Speak, mengadakan roadshow antikorupsi ke sekolah-sekolah.