Negeri Maritim Minim Kapal

Nasrullah Nara

Pidato Wakil Presiden Boediono pada Hari Nusantara, 13 Desember 2011, di Dumai, Riau, kembali menegaskan bahwa laut adalah masa depan Indonesia. Penegasan itu menjadi paradoksal di tengah sulitnya masyarakat kepulauan bepergian antarpulau, termasuk dalam rangka mudik Lebaran dan mudik Natal.

Sudah tak terhitung berapa nyawa warga melayang percuma setiap kali terjadi kecelakaan laut. Di Sulawesi Tenggara, misalnya, sepanjang tahun 2011 terjadi dua kecelakaan yang merenggut nyawa manusia. Pertama, peristiwa hilangnya Kapal Motor Sudarlia rute Baubau-Kaledupa pada 24 Juni. Kedua, tenggelamnya KMP Windu Karsa rute Bajoe-Kolaka pada 27 Agustus.

Sebanyak 33 penumpang dan awak kapal kayu KM Sudarlia terombang-ambing di lautan selama tujuh hari akibat kerusakan mesin kapal.

Musibah yang menimpa KMP Windu Karsa lebih tragis. Feri tersebut tenggelam di Teluk Bone pada 27 Agustus dengan 13 penumpang tewas dan 23 hilang, termasuk Wakil Bupati Kolaka Utara Suhariah Muin.

Di periaran Merauke, Papua, enam kecelakaan laut terjadi selama tahun 2011. Lima kecelakaan di antaranya menimpa kapal motor dan perahu cepat yang diakibatkan cuaca buruk dan hantaman gelombang laut tinggi. Adapun sebuah kecelakaan tabrakan disebabkan kecerobohan awak kapal.

Apa pun faktornya, setiap terjadi kecelakaan di laut, negara tidak bisa melepas tanggung jawab begitu saja. Bukankah konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan rasa aman dalam melakoni aktivitas sehari-hari?

Mobilitas manusia antardaerah—termasuk antarpulau—merupakan salah satu variabel utama untuk mendinamisasi perekonomian. Tidaklah bermakna hasil bumi, seperti sagu, singkong, dan padi, melimpah di Pulau Buru jika tidak tersedia akses dan sarana transportasi untuk mendistribusikannya ke Kepulauan Aru, Banda,

Tanimbar, dan kepulauan lainnya di Maluku.

Kisah tersendatnya pasokan bahan pokok akibat minimnya kapal juga kerap terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Sulawesi Utara.