Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Membangun Sekolah Aman

Kompas.com - 21/12/2011, 08:58 WIB
Luki Aulia

KOMPAS.com - Plafon ruang kelas yang runtuh dan melukai siswa yang sedang belajar akhir-akhir ini sering kita dengar. Plafon runtuh bukan karena dimakan usia, melainkan akibat proses rehabilitasi yang ceroboh. Padahal, biaya rehabilitasi bisa ratusan juta rupiah.

Untuk memastikan agar siswa aman dan tenang belajar, mulai tahun ini pemerintah menerapkan mekanisme swakelola. Rehabilitasi tidak lagi melalui tender dan ditangani pemborong, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dan masyarakat. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan ditangani sekolah. Alasannya, sekolah yang paling tahu kebutuhannya.

Bantuan dana rehabilitasi dari pemerintah pusat, baik dari dana alokasi khusus maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, langsung masuk rekening sekolah.

”Setelah menerima dana, kami diskusikan dengan masyarakat melalui komite sekolah dan konsultan bangunan. Dibahas mulai dari bahan yang akan dipakai hingga siapa yang mengerjakan,” kata Engkon, Kepala SMPN 3 Kragilan, Kabupaten Serang, Banten.

Dengan swakelola, seluruh bantuan dana pemerintah digunakan untuk rehabilitasi tanpa terpotong pajak dan keuntungan bisnis pemborong. Anggaran bisa hemat 25-30 persen. Proses pengerjaannya bisa dikontrol dan diawasi sehingga hasilnya sesuai dengan rencana. Tentu saja pengawasan dan pendampingan harus ketat.

”Tim pendamping dan pengawas berasal dari pusat, kabupaten/kota, TNI, perguruan tinggi, dan anggota masyarakat lain. Harapannya, swakelola bisa mencegah penyimpangan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

Kualitas bangunan sekolah harus menjadi prioritas meski harus dikerjakan terburu-buru, seperti pada sekolah-sekolah inpres. Kondisi sekolah yang dibangun pada 1970-an itu kini rusak berat. Mulai tahun ini semua direhabilitasi. Tahap pertama dimulai dua bulan lalu dan harus selesai paling lambat Januari atau Februari mendatang.

Kepala SDN Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Serang, Rasidi menuturkan, dengan dana Rp 197 juta dari APBN-Perubahan, ia harus menyelesaikan rehabilitasi tiga ruang kelas dan satu toilet dalam tiga bulan. ”Kami ganti atap, kusen jendela, pintu, dan lantai. Kerja lembur sampai malam,” ujarnya.

Tahap pertama rehabilitasi diputuskan pemerintah harus selesai tiga bulan karena masuk dalam APBN-P. Yang direhabilitasi 3.020 sekolah, yaitu 2.419 SD dan 601 SMP. Sebanyak 193 SD (18 persen) dan 43 SMP (50 persen) mulai dibangun.

Sisa sekolah rusak akan direhabilitasi tahun depan dengan APBN 2012. Untuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat di pendidikan dasar dibutuhkan anggaran Rp 17,5 triliun ditambah kebutuhan mebel Rp 2,9 triliun.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com