Berkaca dari Penyaluran Dana BOS 2011

Kompas.com - 23/12/2011, 10:12 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Ombudsman Republik Indonesia menilai, penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  tahun 2011 masih mengalami banyak keterlambatan. Jika merujuk pada data yang dimiliki Ombudsman per 11 Oktober 2011, pada akhir triwulan I (Januari-Maret) masih terdapat 144 kabupaten/kota yang belum mencairkan dana BOS.

Pada akhir triwulan II (April-Juni),  masih ada 42 kabupaten/kota yang belum mencairkan dana BOS, dan pada triwulan III (Juli-September), sedikitnya ada 130 kabupaten/kota yang belum mencairkan. Sementara, pada triwulan IV (Oktober-Desember), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengungkapkan, hingga 15 Desember 2011 hanya 108 (21,7 persen) kabupaten/kota yang tuntas menyalurkan BOS dari jumlah seluruh kabupaten/kota yang mencapai 497.

“Kelemahan mekanisme 2011 adalah alur penganggaran semakin rumit, padahal penyaluran BOS harus sederhana dan cepat untuk membantu sekolah menutupi biaya operasionalnya,” kata anggota Ombudsman Bidang Pelayanan dan Pengaduan, Budi Santoso, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu, di Gedung Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pemantauan Ombudsman di sejumlah daerah, seperti Kupang (NTT), Medan, Manado, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah, terjadi keterlambatan pencairan dana BOS. Secara umum, terlambatnya proses pencairan dana BOS dipicu oleh mekanisme pencairan dana BOS tahun 2011 yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memerlukan waktu cukup panjang untuk pembahasan, penetapan, hingga pengesahannya.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 37/2010 tentang petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS tahun anggaran 2011, terjadi perubahan mekanisme penyaluran dana BOS. Mulai tahun 2011, mekanisme penyaluran dana BOS diubah dari skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi dana perimbangan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10/2010 tentang APBN 2011.

Minim sosialisasi

Selain itu, sosialisasi mekanisme penyaluran dana BOS 2011 juga dinilai Ombudsman menjadi kendala. Sosialisasi mekanisme 2011 dilaksanakan di akhir Desember 2010 dengan rentang waktu yang berdekatan (dua minggu) antara pengesahan Permendiknas (22 Desember 2010), Permenkeu (27 Desember 2010), Surat Edaran Bersama (SEB- 28 Desember 2010), sosialisasi, dan pelaksanaannya.

Dalam catatan Ombudsman, sejumlah daerah masih melakukan sosialisasi di bulan Maret 2011. Padahal, BOS untuk triwulan I harus telah dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2011.

“Sosialisasi yang mepet membuat aparat pelaksana  di daerah  menjadi tidak siap. Belum lagi adanya kepala dinas yang tidak memahami adanya SEB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) yang memungkinkan pencairan dana BOS ke sekolah tanpa harus menunggu pengesahan APBD,” ujar Budi.

Administrasi yang rumit

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.