ICW: Dana BOS 2012 Masih Rawan Bocor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk tetap mewaspadai keterlambatan dan kebocoran penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah daerah rawan. Hal itu dikatakan Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, Rabu (11/1/2011), di Jakarta.

Kerawanan itu, kata Febri, bisa saja dari sisi geografis, mau pun rawan dari sisi konflik politik. Meski pun, Kemdikbud menyatakan, penyaluran dana BOS pada minggu kedua triwulan I telah mencapai 34,76 persen.
 
Ia menjelaskan, kebocoran penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mungkin terjadi. Mengingat, dana BOS sering kali digunakan sebagai kendaraan politik yang strategis. Tak terkecuali tahun ini, khususnya di daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan gubernur.

Selain itu, kata dia, apa pun mekanisme yang digunakan, potensi kebocoran akan tetap ada. Apalagi, tata kelola dan sistem pengawasan dana BOS yang masih lemah. Terutama pada persoalan audit ratusan ribu sekolah yang menerima dana BOS.

"Siapa yang akan mengaudit ratusan ribu sekolah penerima dana BOS? BPK, BPKP?" kata Febri.

Seperti diketahui, baik BPK mau pun BPKP hanya memiliki auditor tidak lebih dari sepuluh ribu orang. Jika dibandingkan antara jumlah auditor di lembaga audit dengan banyaknya jumlah sekolah penerima dana BOS, maka perbandingannya tidak seimbang.

"Jumlah auditor jauh lebih kecil. Apalagi, auditor itu tidak hanya mengaudit sekolah, tetapi juga insitusi pemerintah dan negara lain di seluruh indonesia," papar Febri.

Menurutnya, dalam konteks ini keterbukaan informasi publik menjadi penting. Meski tak tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS 2012, Febri berharap masyarakat dapat menjadi benteng terakhir dalam mengawasi dana BOS.

"Keterbukaaan informasi publik pengelolaan dana BOS (dokumen APBS, buku kas umum, SPJ ) yang dapat diakses masyarakat menjadi sangat penting," ujarnya.