Soal SMK, Pemerintah Diminta Tidak Latah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rohmani meminta pemerintah tidak latah menyikapi hasil rakitan sekolah menengah kejuruan (SMK). Beberapa pekan belakangan, karya para siswa SMK memang tengah mendapatkan apresiasi, sejak Wali Kota Solo Joko Widodo memperkenalkan Kiat Esemka yang dirakit siswa SMK di Solo. Rohmani mengatakan, perhatian dan dukungan yang diberikan harus proporsional.

"Kita mendukung SMK diperhatikan dan dikembangkan. Tapi, semuanya harus proporsional dan didukung perencanaan yang baik," kata Rohmani, Sabtu (14/1/2012), di Jakarta, seperti dikutip Antara.

Ia menilai, sikap yang diberikan pemerintah menyikapi karya siswa SMK tidak proporsional. Perhatian dan kepedulian yang diberikan, menurutnya, karena terbawa arus opini publik.

"Perhatian terhadap SMK bukan karena berdasarkan rancangan kebijakan pendidikan. Seharusnya kebijakan pendidikan berdasarkan perencanaan yang baik. Bila sebuah kebijakan tidak didasarkan atas perencanaan yang matang, maka akan mengulangi kesalahan yang sama," ujarnya.

Selain itu, lanjut Rohmani, hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah ke mana para lulusan SMK ini setelah menyelesaikan pendidikannya. "Hal ini harus dijawab oleh pemerintah dengan sebuah desain pendidikan nasional dan arah kebijakan ekonomi," katanya.

Rohmani menekankan, harus ada hubungan yang selaras antara SMK dengan desain pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, jangan sampai terjadi pembuatan kebijakan tanpa didukung perencanaan dan tujuan yang jelas. Pertanyaan kritis juga harus disampaikan sebelum kebijakan dilaksanakan, terutama terkait pasar tenaga kerja dan produk dari SMK.

Jangan dipaksa menjadi industri

Sebelumnya, seperti dimuat Kompas, Sabtu (14/1/2012), Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengatakan, aktivitas produksi mobil para siswa sekolah menengah kejuruan di sejumlah daerah adalah bagian dari proses pembelajaran dan pendidikan. Dengan mempertimbangkan hal itu, SMK tidak perlu terburu-buru dan dipaksa menjadi industri yang memproduksi mobil sebagai produk massal dan komersial.

”Jika terburu-buru menjadikan mobil ini sebagai produk komersial, makna pembelajaran dalam aktivitas produksi mobil di SMK ini akan rusak. Para siswa juga jadi berpikir komersial,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam kunjungannya ke SMK Muhammadiyah 2 Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (13/1/2012).

Dahlan mengatakan, mobil buatan SMK memang merupakan bibit awal untuk dijadikan sebagai mobil nasional. Meski demikian, harus dikaji secara cermat dan mendalam jika mobil itu akan diproduksi massal.