Tidak Boleh Ada Pungutan UN - Kompas.com

Tidak Boleh Ada Pungutan UN

Kompas.com - 17/01/2012, 19:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Biaya penyelenggaraan ujian nasional menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Karena itu, penyelenggaraan ujian nasional tidak boleh membebani siswa dan orangtua.

Peraturan yang secara tegas melarang pungutan biaya penyelenggaraan UN tahun ajaran 2011/2012 itu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional. Peraturan ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, akhir tahun 2011.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 27: Pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dilarang memungut biaya penyelenggaraan UN dari peserta didik, orangtua/walinya, dan/atau pihak yang membiayainya. Sebab, biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun biaya penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi, mengemukakan, UN merupakan kegiatan rutin yang merupakan bagian dari proses belajar. ”Sekolah tidak usah berlebihan dalam pemantapan. Persiapannya bisa dilaksanakan dalam proses belajar-mengajar di sekolah sehingga tidak perlu biaya tambahan,” kata Djemari, Selasa (17/1/2012), di Jakarta.

Menurut Djemari, anggaran UN yang disiapkan pemerintah dinilai sudah mencukupi untuk penyelenggaraan UN hingga ke sekolah-sekolah, termasuk untuk membayar biaya pengawas. Karena itu, pungutan untuk pembiayaan UN kepada siswa dan orangtua tidak diperkenankan.

Untuk pemantapan, pemerintah daerah bisa membantu kucuran dana untuk uji coba (try out) sekitar dua kali atau lebih. Adapun pemantaapan bisa dilakukan dalam kegiatan belajar rutin karena kisi-kisi soal UN sudah diberikan BSNP.

”Pungutan dilarang keras khususnya untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta sebenarnya ada juga bantuan, tetapi sekolah swasta kan lebih fleksibel soal pungutan,” kata Djemari.

Koordinator Koalisi Pendidikan Kota Bandung, Iwan Hermawan, mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah laporan dari beberapa orangtua yang dipungut biaya pemantapan UN. ”Kalau pengalaman tahun lalu, di Kota Bandung biasanya sekolah dipungut biaya untuk operasional subrayon UN dengan hitungan Rp 15.000 per siswa,” ungkapnya.

Menurut Iwan, adanya pungutan-pungutan terkait UN membuktikan bahwa UN tetap merepotkan. Pemantapan di luar kegiatan belajar dinilai perlu bagi sekolah. Sebab, hasil UN bukan untuk penilaian kelulusan saja, melainkan digunakan untuk penilaian akreditasi sekolah dan kepala sekolah.

”Jika Mendikbud mengeluarkan ketentuan tidak boleh memungut biaya UN, ya harus jelas pengawasannya dan sanksinya. Di samping itu, kebutuhan dana UN juga memang mesti memadai,” tutur Iwan.


EditorNasru Alam Aziz

Terkini Lainnya

Irak dan UEA Sepakat Bangun Kembali Masjid Agung di Kota Mosul

Irak dan UEA Sepakat Bangun Kembali Masjid Agung di Kota Mosul

Internasional
Gatot: Apabila Republik Memanggil dan Rakyat Berkehendak, Saya Siap jadi Presiden

Gatot: Apabila Republik Memanggil dan Rakyat Berkehendak, Saya Siap jadi Presiden

Nasional
Kepala Divisi Keuangan First Travel Modali Mantan Pacar Buka Salon Rp 60 Juta

Kepala Divisi Keuangan First Travel Modali Mantan Pacar Buka Salon Rp 60 Juta

Nasional
Tokoh Nomor Dua Houthi Tewas dalam Serangan Udara Koalisi Arab Saudi

Tokoh Nomor Dua Houthi Tewas dalam Serangan Udara Koalisi Arab Saudi

Internasional
Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Close Ads X