Sekolah Siasati Dana UN

Jakarta, Kompas - Sekolah mesti bersiasat untuk menutupi biaya penyelenggaraan ujian nasional. Hal ini disebabkan anggaran penyelenggaraan ujian nasional dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terbatas serta tidak menanggung semua kebutuhan.

”Memang ada bantuan dana ujian nasional (UN) dari pemerintah pusat untuk ujian kompetensi siswa. Tetapi, untuk semua bidang keahlian, besar dana dipatok sama, padahal kenyataan di lapangan tidak sama. Sekolah akhirnya harus punya dana untuk menutupi kekurangan,” kata Armedi, Kepala SMKN 54 Jakarta, Rabu (18/1).

Semisal uji kompetensi keahlian tata boga tentu memerlukan dana yang lebih besar untuk membeli bahan masakan. Sebaliknya, uji kompetensi sekretaris hanya membutuhkan alat praktik sederhana, seperti kertas.

Sejumlah pemimpin sekolah negeri mengatakan tidak memungut tambahan dana dari siswa untuk persiapan dan penyelenggaraan UN. ”Kalau di SMA, sekolah masih bisa memungut lewat iuran sekolah, yang diurus komite sekolah. Dana itulah yang sebagian dialokasikan untuk kebutuhan UN,” kata Hartono, Kepala SMAN 12 Bandung.

Menurut dia, biaya penyelenggaraan UN memang besar. Untuk itu, alokasi dana UN sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah setiap tahun. ”Iuran bulanan siswa kelas XII sudah dialokasikan untuk kebutuhan UN, mulai dari pemantapan, try out, hingga hari pelaksanaan,” ujar Hartono.

Menurut dia, dibukanya peluang partisipasi masyarakat di jenjang SMA cukup membantu sekolah. ”Jika nanti ada kebijakan BOS untuk SMA, jangan sampai menutup peluang partisipasi masyarakat. Pemerintah harus benar-benar jujur dalam menghitung besarnya biaya pendidikan tiap siswa. Nanti bisa dilihat apakah pemerintah sanggup menanggung semuanya atau tidak,” ujar Hartono.

Tidak dipungut langsung

Retno Listyarti, guru SMAN 13 Jakarta, mengatakan, penyelenggaraan UN secara tidak langsung ditanggung masyarakat. Memang sekolah tidak memungut dana langsung untuk UN. Namun, katanya, biaya UN diperhitungkan dalam biaya iuran bulanan yang kemudian dialokasikan sekolah.

Di sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional ini, iuran bulanan Rp 600.000 per siswa. Selain untuk biaya pemantapan siswa menjelang UN, perlu juga diperhitungkan biaya pengawas dan konsumsi.

Kendala geografis