Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 PTN Direkomendasi Terlibat Rekrutmen CPNS

Kompas.com - 27/01/2012, 15:28 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh merekomendasikan 10 perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sepuluh PTN yang bergabung dalam konsorsium tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Seluruh PTN yang tergabung dalam konsorsium itu bertugas membuat soal dan mengevaluasi hasil tes seleksi CPNS. Nuh menjelaskan, ada tiga kriteria poko yang melatarbelakangi dipilihnya 10 PTN itu untuk masuk dalam konsorsium seleksi masuk CPNS.

Pertama, PTN itu telah memiliki fasilitas seperti sistem scanning hingga sistem komputasi. Kedua, sistem yang dimiliki juga telah teruji penggunaan dan hasilnya.

"Dalam arti secara sistem dia telah teruji. Pernah dipakai untuk mengevaluasi tes ratusan ribu peserta Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).," kata Nuh, Jumat (27/1/2012), di Gedung Kemdikbud, Jakarta.

Kriteria ketiga adalah terdistribusi. Ia mengatakan, PTN yang ikut andil dalam proses seleksi itu tidak semuanya berasal dari Pulau Jawa.

"Jangan sampai semua PTN dari Jawa. Itu makanya kita libatkan PTN dari luar Jawa dengan catatan telah memenuhi dua kriteria sebelumnya," ujarnya.

Ia menambahkan, yang harus dijaga dalam rekrutmen CPNS adalah transparansi. Menurutnya, PTN harus bisa menjamin semuanya transparan dan tidak dicemari oleh praktik KKN, dengan catatan PTN diberikan keleluasaan untuk independen.

"PTN itu independen, ini harus kita kawal, dan kita beri apresiasi. Saya hanya mengusulkan, yang berwenang menetapkan adalah Kemenpan, kami siap kapan saja diperlukan," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com