Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Honorer: Kami Sudah Cukup Sabar

Kompas.com - 20/02/2012, 11:52 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Para guru hononer berharap pemerintah harus lebih memperhatikan nasib guru, khususnya para guru honorer sebab secara matematis, tak mungkin seorang guru honorer mampu memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan mengandalkan upah yang sangat kecil.

Hal itu dikatakan Saefulloh, Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan Sukarelawan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dikatakannya, sudah terlalu lama pemerintah tidak menjadikan permasalahan guru sebagai hal yang patut diprioritaskan.

Saefulloh, yang telah 20 tahun menjadi guru honorer di SMPN 1 Karang Tengah, Garut, Jawa Barat, mengaku dipaksa bertahan hidup dengan upah yang jauh dari kata layak.. Umumnya, kata dia, upah yang diterima para guru honorer di Provinsi Garut hanya berkisar ratusan ribu rupiah.

"Upah guru honorer antara seratus ribu, dan yang tertinggi hanya tiga ratus ribu sebulan. Tentu tidak cukup," kata Saefulloh saat ditemui Kompas.com di lokasi unjuk rasa guru honorer di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). 

Diberitakan sebelumnya, ribuan guru honor berunjuk rasa untuk menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Guru Honorer.

Ditambahkannya, ia bersama seluruh guru honorer lainnya bertekad akan terus bertahan di lokasi unjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi. Alasannya, kata Saefulloh, para guru honorer telah kehilangan banyak kesabaran dari saat pertama kali PP tersebut dicetuskan pada Januari 2011.

"Kami sudah cukup sabar. Sejak setahun lalu dijanjikan PP akan ditandatangani pada Desember 2011, kemudian mundur ke Januri 2012. Tetapi sampai hari ini belum juga terealisasi. Kami optimistis. Kami akan tidur di sini sampai PP itu ditandatangani," ungkapnya.

Dijelaskan olehnya, PP tentang Pengangkatan Guru Honorer itu akan mengatur mekanisme pengangkatan guru honorer di seluruh Indonesia. Karena sampai saat ini, nasib guru honorer tidak pernah jelas soal kapan dan bagaimana mekanisme pengangkatannya.

"Nasib kami akan seperti apa, belum jelas. Apakah otomatis diangkat atau melewati tes. Itulah mengapa kami mendesak Presiden segera menandatangani PP tersebut," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+