Guru Honorer Merasa Masih Diabaikan

Jakarta, Kompas - Ribuan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2) siang. Mereka menuntut pengesahan rancangan peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Tidak kunjung disahkannya rancangan peraturan pemerintah (RPP) tersebut menunjukkan semua pihak mengabaikan nasib guru honorer. Padahal, tingkat kesejahteraan guru honorer saat ini sangat rendah, banyak yang mendapat honor Rp 100.000-Rp 300.000 per bulan.

”Pemerintah hanya bisa janji,” teriak para guru yang mengaku datang dari Jakarta, Purwakarta, Bandung, Subang, Cilegon, Palembang, Medan, Makassar, dan sejumlah daerah lain.

Unjuk rasa para guru honorer itu dilakukan karena pemerintah tak kunjung mengesahkan RPP yang mengatur soal pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.

Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, mengatakan, sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha honorer sebenarnya sudah diverifikasi untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil.

”Seharusnya tahun lalu sudah disepakati pengangkatan guru honorer yang dinilai layak. Namun, sampai sekarang tidak ada kepastian karena Presiden belum menandatangani peraturan pemerintahnya,” ujar Ani.

Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yang hadir di tengah ribuan guru mengatakan, pemerintah harus segera menuntaskan persoalan guru honorer. Jika guru honorer memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, pemerintah diminta segera merealisasikan pengangkatannya. Sementara yang belum memenuhi syarat, tetapi masih dibutuhkan sekolah, perlu dijamin mendapat penghasilan minimal yang diatur pemerintah.

”Pemerintah harus menghargai guru honorer yang telah mengabdikan dirinya hingga puluhan tahun dengan gaji yang tidak layak,” Sulistiyo.

Setelah berunjuk rasa, perwakilan guru ditemui, antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, serta Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim, yang datang terlambat.

Menurut Sulistiyo, Menpan menyanggupi segera mengangkat sekitar 160.000 guru honorer yang memenuhi syarat pada tahun ini setelah RPP disahkan.

Sementara untuk guru honorer yang diangkat sekolah yang jumlahnya sekitar 600.000 guru direncanakan diangkat secara bertahap pada 2013.

Para guru honorer mengatakan, selain nasibnya tidak jelas, guru honorer pun sering dikorbankan. Untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam bagi guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil, misalnya, jam mengajar guru honorer mereka dikurangi.

”Padahal, honor guru dihitung dari lamanya jam mengajar,” kata Panan (53), guru honorer di SMAN Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur, yang mendapat honor Rp 160.000 per bulan. (ELN)