Wapres Akan Beri Arahan di Rembuk Nasional Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono dijadwalkan akan menghadiri Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 26-28 Februari 2012, di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Bojongsari, Depok.

Sekretaris Jenderal Kemdikbud Ainun Naim mengatakan, Boediono akan hadir pada Selasa, 28 Februari 2012. Dalam kesempatan itu, Boediono yang juga merupakan Ketua Komite Pendidikan akan memberi pengarahan terkait dengan pembangunan dan pencapaian pendidikan nasional.

"Wapres akan hadir di hari terakhir. Belum pasti apa yang akan disampaikan, tapi yang jelas Beliau pasti akan memberikan pengarahan," kata Ainun kepada para wartawan, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

RNPK 2012 dengan tema "Meningkatkan Kinerja dan Integritas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan", merupakan langkah konkret pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Menurut Ainun, RNPK dapat dijadikan media untuk mendorong peningkatan kinerja serta integritas pelaksanaan dan kegiatan pendidikan dan kebudayaan di tahun 2012.

Seperti diberitakan, RNPK 2012 akan membahas delapan pokok bahasan yang beredar di tengah masyarakat. Delapan pokok bahasan itu adalah pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, perluasan akses pendidikan dasar bermutu, percepatan pelaksanaan rintisan wajib belajar 12 tahun, perbaikan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, integritas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, desentralisasi pendidikan dan penguatan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), pengembangan dan perlindungan bahasa, serta integrasi kebudayaan dalam pendidikan.

Rencananya, RNPK 2012 akan diikuti oleh 980 peserta yang terdiri dari pejabat Kemdikbud, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud di daerah, Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Koordinator Kopertis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dean Pendidikan Tinggi, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional (BAN), Atase Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri, dan lain-lain.